JAKARTA | Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Madina) terus bergerak cepat meningkatkan pendapatan daerah dan kesejahteraan petani melalui optimalisasi sektor perkebunan kelapa sawit.
Upaya ini ditegaskan dalam kunjungan kerja Bupati Madina ke kantor Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) di Jakarta, Senin (13/4/2026).
Rombongan Bupati diterima langsung oleh Direktur Penyaluran Dana Sektor Hulu BPDPKS. Pertemuan strategis ini membahas dua agenda utama: optimalisasi Dana Bagi Hasil (DBH) sawit serta perluasan akses bantuan sarana prasarana dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) bagi petani di Madina.
Bupati Madina menyampaikan bahwa pemerintah daerah berkomitmen penuh untuk memastikan potensi sawit memberikan kontribusi maksimal bagi pembangunan daerah.
“Kami ingin memastikan potensi besar kelapa sawit di Madina selaras dengan penerimaan daerah yang optimal. Fokus kami tidak hanya pada angka, tapi juga pada peningkatan kapasitas petani dan dukungan sarana fisik untuk mendorong produktivitas serta kesejahteraan masyarakat,” ujar Bupati.
Menanggapi hal tersebut, pihak BPDPKS menekankan pentingnya penguatan pengawasan usaha perkebunan sebagai dasar perhitungan DBH. Ketepatan pencatatan jumlah produksi menjadi faktor kunci yang menentukan besaran dana yang akan diterima daerah.
Selain itu, BPDPKS mendorong Pemkab Madina untuk segera menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) Perkebunan Sawit Berkelanjutan. Dokumen ini nantinya akan menjadi landasan kebijakan yang terintegrasi untuk pengelolaan sawit yang ramah lingkungan dan transparan.
Kabar baiknya, BPDPKS juga membuka pintu lebar bagi peningkatan kualitas SDM di Madina. Program ini mencakup bantuan sarana prasarana pertanian serta beasiswa pendidikan jenjang sarjana (S1) yang dikhususkan bagi anak petani, pekerja sawit, dan anggota koperasi kelapa sawit.
“Kami membuka ruang kolaborasi seluas-luasnya, mulai dari bantuan fisik hingga beasiswa. Harapannya, kualitas hidup petani kita meningkat dan tata kelola sawit semakin profesional,” kata Direktur
Penyaluran Dana Sektor Hulu BPDPKS.
Dalam kunjungan tersebut, Bupati didampingi oleh Sekretaris Daerah, Kepala Bapenda, Kepala BPKAD, dan Kepala Dinas Pendidikan.
Melalui koordinasi intensif ini, Pemkab Madina optimis tata kelola perkebunan akan semakin transparan dan memberikan dampak nyata bagi perekonomian masyarakat di Bumi Gordang Sambilan. (OD-29)
