APBD Taput TA 2017 Dituding Bocor, Begini Bantahan Bupati Nikson

Ir James Simanjuntak MM kepala BPKPAD Tapanuli Utara. ORBIT/Jumpa Manullang

Tarutung-ORBIT: Bupati Nikson Nababan dengan tegas membantah tudingan LSM LP3D adanya kebocoran APBD TA 2017 senilai Rp10,7 miliar lebih.

Kepada Orbitdigitaldaily.com lewat WhatsApp, Bupati Tapanuli Utara selaku pengguna anggaran mengatakan tudingan tersebut mengada-ada.h

“Pemberitaan itu tidak benar dan mengada-ada, karena Pemerintah Pusat belum pernah mengalokasikan DBH untuk Taput sebesar Rp3.835.403.403.866 (Rp3,8 triliun) sementara APBD Taput TA 2017 masih Rp1,27 triliun,” jelas dia.

Dirincikannya, apabila dihubungkan dengan DBH Mineral dan Batu Bara yaitu PMK RI Nomor 187/PMK.07/2017 Pemkab Taput hanya mendapat Rp 4,635,706,599.00 yang terdiri dari Landrent sebesar Rp4,503,048,200.00 dan Royalti sebesar Rp 132,658,399.00.

Dana Transfer DBH bukan bersifat permanen walaupun ditetapkan Kemenkeu karena dana itu juga dibagikan ke daerah atas capaian realisasi pendapatan negara apabila capaian realisasi rendah maka bagian daerah pun akan berkurang.

“Kemudian dalam Tata Kelola Keuangan sekarang semua Dana Transfer yang masuk ke RKUD harus dilaporkan paling lambat 3 hari ke Menkeu setelah diterima dan pihak BPKP memantau RKUD masing-masing daerah serta sistem pencairan dari RKUD melalui bank didasarkan transaksi kegiatan yang tercantum di APBD, dengan pembayaran atau pencairan dana APBD di atas Rp1 miliar, bank wajib melaporkan ke KPK,” tulis Nikson Nababan, Rabu (27/2/2019) malam.

Bantahan serupa dilontarkan kepala BPKPAD Kabupaten Tapanuli Utara, Ir James Simanjuntak MM didampingi 2 orang staf akutansinya ketika diwawancara di kantornya, Kamis (28/2/2019).

Disinggung adanya perbedaan jumlah rincian transfer dana bagi hasil mineral dan batubara sesuai versi keterangan Bupati senilai Rp5,5 miliar kemudian Kabid P2EP BPKPAD senilai Rp3,8 miliar dengan data yang disoal LP3D sebesar Rp5,2 miliar dikatakan hanya perkara kecil dengan kesalahan pembuatan ketetapan.

“Sisa dari dana bagi hasil minerba Rp1,3 miliar dari Rp5,5 miliar kami catatkan pada bagi hasil dari iuran pengusahaan hutan yakni DBH SDA mineral iuran tetap Triwulan II tahun anggaran 2017,” terang Usman Tampubolon staf akuntansi BPKPAD Tapanuli Utara menjawab Orbitdigitaldaily.com.

Menyikapi keterangan Bupati dan Kepala BPKPAD itu, Rahlan San Rico Lumbantobing saat diwawancara kembali, mengatakan itu bahagian jawaban pembenaran yang mengada-ada.

“Dengan alasan hak pengusahaan hutan itu, bukan dari bagi hasik sumber daya alam yang ditransfer pemerintah pusat melainkan bagi hasil yang ditransfer dari rekening Pemprovsu kepada RKUD.

Hal itu jelas sesuai Keputusan Presiden nomor 30 tahun 1990 tentang pengenaan, pemungutan dan pembagian iuran hasil hutan”, tegas Rahlan San Rico kepada Orbitdigitaldaily.com menepis pernyataan Nikson dan James, Kamis (28/2/2019). Od-Jum