LANGSA | Mantan Kadis Perkebunan & Kehutanan Kabupaten Aceh Timur Sofyan Abdullah yang saat ini menjabat Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) dalam keterangannya kepada wartawan minta agar pemerintah beri perhatian khusus terhadap para petani sawit di Aceh.
Hal itu dikatakannya pada satu kesempatan di Warkop Centre Kopi di Langsa belum lama ini. Dikatakan, sudah saatnya Pemerintah memberikan dukungan sepenuhnya kepada para petani sawit yang ada di Provinsi Aceh agar mereka terus maju dan berkembang di masa masa mendatang.
Dalam Sejarah di Perusahaan PTP Nusantara I di Tahun 1910 silam, bahwa keberadaan petani sawit ini sudah ada, maka saat ini keberadaan mereka sebagai petani kepala sawit perlulah menjadi perhitungan Pemerintah saat sekarang.
Saya selaku Ketua APKASINDO terus mensuport agar para petani sawit yang jumlah sangat banyak khususnya di Provinsi Aceh ini haruslah menjadi perhatian Pemerintah guna nasib mereka dapat hidup layak dimasa akan datang, sebutnya.
Keberadaan APKASINDO sendiri sebagai Asosiasi, siap bersama ribuan petani sawit yang ada, terus berupaya memajukan para petani sawit lainnya untuk meningkatkan taraf hidup menuju sejahtera sebagaimana yang diharapkan.
Jadi jika kembali kepada sejarah di PTPN I ini tepatnya di tahun 1910 silam bahwa keberadaan petani sawit di Provinsi Aceh ini sudah ada, maka Pemerintah Pusat harus mengembalikan PTPN I ke Provinsi Aceh seperti dulunya.
Menurut Sofyan Abdullah, keberadaan PTP Nusantara I haruslah menjadi perhitungan khusus bagi Pemerintah Pusat atas masalah ini. Yang kita kembangkan adalah mereka para petani Swadaya yang begitu banyak di Aceh guna dapat kerjasama dengan PTPN.
Banyak sekali lahan lahan petani yang ada untuk dikembangkan, makanya sangat diperlukan pihak ketiga sebagai peran kemitraan bagi petani sawit tersebut.
Terus Membaik
Ditempat yang sama Ketua DPW FKPPN Prov. Aceh Ir. Yonizam menjelaskan, selaku Ketua Pensiunan di Perusahaan Perkebunan PTPN I menyambut baik masukan yang disampaikan Ketua APKASINDO terhadap perkembangan Petani Sawit yang ada selama ini.
“Kita menaruh keprihatinan bagi para petani sawit yang ada, hal ini dikarenakan produksi kebun rakyat ini masih dibawah 10 ton / hektar dalam per tahunnya, sebut Yonizam ini.
Untuk kedepan dengan harga jual kelapa sawit yang terus membaik kita terus berupaya untuk mendokrak kehidupan petani sawit ini agar dapat berkhidupan yang berkecupan dan mampu menghasilkan 15 – 20 ton / hektarnya selama 1 tahun.
Kesemuanya ini haruslah didukung Steak Holder serta pejabat yang berwenang untuk menyikapinya. Oleh Karena itu kita meminta Bapak Presiden RI untuk dapat menyikapi masalah tersebut agar para Petani sawit dapat hidup layak dari hasil petani sawit yang mereka miliki.
Sementara Dengan adanya Restruktrurisasi dan Tranformasi bisnis yang dilakukan Meneg BUMN berdampak juga pada sisi negatifnya juga dari segi oprasionalnya, hal ini dikarenakan sektor perkebunan ini rentan kendalinya sangat luas sehingga tidak dapat disamakan dengan Perusahaan PLN, BANK serta Perusahaan BUMN lainnya.
Untuk diketahui saat ini bahwa luas areal PTPN I mencapai 120 ribu hektar yang terbilang sangat luas, sehingga dengan luasnya areal PTPN I tersebut, manalah mungkin pihak Pusat dapat memantau keseluruhan areal tersebut. Jadi dengan keinginan janganlah PTPN I ini di Holding dengan PTPN lainnya.
Ketua DPW FKPPN Aceh ini menambahkan, dirinya menyesalkan R & H PTPN IV Regional 6 KSO ini tidak menghadiri saat MUSWIL Ke 1 berlangsung beberapa waktu lalu yang hanya diwakili Kabag SDM saat itu.
Reporter : Rusdi Hanafi
