Arsyad Bungkam, Gubsu Diam, PPDB SMA di Karo Terus Bermasalah

oleh -281 views

TANAHKARO – Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Arsyad Lubis, dinilai tidak becus mengurusi masalah pendidikan yang berada di bawah naungan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, terutama di Kabupaten Karo.

Sebagai seorang pimpinan, Arsyad disebut kurang perduli dan hanya bungkam terhadap berbagai masalah yang terjadi selama ini. Mulai dari masalah pengutipan kepada siswa/i baru beberapa waktu lalu, hingga masalah Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) setingkat SMA yang setiap tahunnya juga selalu menuai masalah.

Lalu kenapa, Gubernur Sumatera Utara Eddy Rahmayadi terlihat hanya diam dan masih mempertahankannya sebagai Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Utara sampai saat ini ?

Salah satu pemerhati pendidikan di Kabupaten Karo, Robinson Purba, mengatakan, seharusnya Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Eddy Rahmayadi mengevaluasi kinerja Arsyad Lubis selaku Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.

“Gubernur harus mengevaluasinya. Karena kejadian ini bukan kali ini aja terjadi. Sudah dari tahun ke tahun,” katanya ditemui di halaman gedung DPRD Karo, Rabu (8/7) saat menyaksikan puluhan calon siswa yang sedang berdemo di kantor DPRD Karo.

Katanya, jika Gubsu tidak melakukan tindakan, kemungkinan permasalahan ini akan terus-menerus terjadi dan akan jadi momok yang menakutkan bagi calon siswa dan orang tua saat memasuki masa penerimaan siswa baru.

Seperti diketahui, hari ini perwakilan orang tua beserta calon siswa kembali menyambangi gedung DPRD Karo untuk untuk mengadukan nasibnya kepada Anggota DPRD Karo terkait sistem penerimaan siswa setingkat SMA tahun ajaran (TA) 2020/2021.

Menurut mereka, Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) TA 2020/2021 di beberapa sekolah SMA Negeri di Kabanjahe dinilai sarat muatan kecurangan. Faktanya, banyak calon siswa yang diterima meski rumahnya jauh dari sekolah. Sementara calon siswa yang menetap tidak jauh dari sekolah tersebut justru tak diterima karena kuota sudah penuh.

Sebelumnya, 1 Juli 2020 lalu, antara orang tua calon siswa, Cabang Dinas Pendidikan Provinsi, dan DPRD Karo menyepakati beberapa poin untuk mengajukan usulan ke Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Salah satunya permohonan penambahan rombongan belajar di SMAN 1 dan SMAN 2 Kabanjahe.

Tapi apa mau dikata, usulan ditolak. Calon Siswa malah disarankan untuk mengisi bangku SMK dan SMA Kecamatan. Padahal mereka berada jauh dari zona sekolah yang disarankan.

“Kami kecewa, harapan kami jauh panggang dari api. Tapi jika membiarkan ini, berarti kita mendidik generasi-generasi penipu dan menjadi presedent buruk bagi pendidikan kedepannya,” kata mereka.

Sementara, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Arsyad Lubis ketika dikonfirmasi melalui nomor Whatsapp miliknya, belum memberikan jawaban hingga berita ini dituliskan.

Reporter : David Kaka