Aspan : Pemkab dan Pemko Belum Maksimal Kelola Dana Desa

MEDAN – Tahun 2019, lalu. Pemerintah Pusat telah mengucurkan dana desa(DD) ke Pemerintah Provinsi Sumatera Utara senilai Rp. 4.452.049.366.000. Untuk 25 Kabupaten dan Kota Padang Sidempuan, Kota Gunungsitoli.

Angka yang cukup lumayan fantastis itu diterima melalui transfer Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Sejak tahun 2015-2020 dan besarannya setiap tahun meningkat. Pada tahun 2015 senilai Rp. 1.461.156.834.000, tahun berikutnya Rp. 3.292.282.206.000.

Selanjutnya, Alokasi Dana Desa (DD) 2017  meningkat lagi, yakni Rp. 4.197.972.490.000. Namun, DD tahun 2018 menurun, yaitu menjadi Rp. 3.879.675.435.000. Tetapi pada Tahun 2020 Pemerintah Pusat mengucurkan DD ke Pemprov Sumut senilai Rp. 4.554.128.079.000.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Pemdes) Pemprovsu Aspan Sopian Batubara  mengatakan beberapa Kabupaten/Kota masih belum maksimalkan penggunaan dana desa untuk membangun desa mandiri seperti yang diharapkan Presiden RI Ir Jokowidodo, membangun dari desa menuju kota.

Aspan menjelaskan banyak faktor lambatnya pendirian Badan Usaha Milik Desa(BUMDes) disetiap desa padahal BUMDes sebuah wujud dari pengelolahan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel dan sustainable.

” Beberapa daerah masih lambat mengambil peluang BUMDes untuk mewujudkan desa mandiri. Dan bahkan belum semua desa memiliki BUMDes. Jadi, sadar atau tidak sadar, setiap desa itu memiliki potensi yang luar biasa. Desa yang melihat potensi sumber daya alamnya pasti lebih cepat mengambil inisiatif untuk mendayagunakan segala potensi yang dimiliki untuk memperkuat perekonomian desa,” ujar Aspan kepada Orbitdigitaldaily.com, Kamis (27/2/2020).

Ia menyebutkan jika dirujuk  peraturan yang ada, tidak diwajibkan setiap desa untuk mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Namun, dari sisi manfaat jangka panjang, maka setiap desa harus segera bergegas diri untuk mendirikan BUMDes agar lebih berdaya secara ekonomi dan berkekuatan secara sosial.

Sementara, Kadis Pemdes Pemkab Taput Donni Simamora saat dikonfirmasi jumlah alokasi DD sejak 2015-2020 yang diterima Taput belum bisa memastikan jumlah besarannya sebab sedang diluar kota.

Donni mengaku keberadaan BUMDes di Taput, masih minim dibandingkan jumlah desa. Padahal, potensi alamnya dan masyarakat sangat mendukung untuk dikembangkan.

“Saya lagi diluar kota, belum semua desa memilik BUMDes. Dari 241 desa hanya 107 yang sudah punya BUMDes, target kita 2021 semua desa sudah memiliki BUMDes dengan unit usaha yang tepat sesuai potensi dan kebutuhan masyarakatnya, “ujar Donni kepada Orbitdigitaldaily.com, lewat sambungan Whatsap, Kamis (27/2/2020).

Namun, saat disinggung jumlah alokasi Dana Desa (DD) yang diterima Pemkab Taput setiap tahunnya masih minim seperti yang diharapkan, butuh penambahan anggaran untuk mewujudkan desa mandiri  ‘One Village, One Product’.

“Memang telah ada hitungannya terkait alokasi pembagian DD. Tapi melihat kondisi sebagian besar desa kita yang masih butuh dana untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Kita berharap dana terus dikucurkan,”harapnya.

Untuk itu, Doni menegaskan mendorong pemerintah desa menggali potensi produk unggulan setiap desa untuk dikembangkan.

“Kita coba terus dorong pemerintah desa untuk lebih kreatif lagi menggali potensi produk unggulan yang dimiliki desa, yang bisa dikembangkan sesuai sumber daya alam desa,”terangnya.

Ketua LSM Gerakan Rakyat Anti Korupsi Hendra Hutagalung menanggapi penggunaan DD di setiap Kabupaten /Kota  sejak tahun 2015 lalu, agar diawasi betul agar tidak menjadi temuan penegak hukum. Sebab sangat miris saat ini penggunaan dana desa itu menjadi ajang perbincangan hangat karena sering bahan gunjingan karena peruntukan dana desa tidak tepat sasaran.

“Penegakan hukum di Sumatera Utara harus tegas mendorong penggunaan dana desa agar tepat sasaran. Tidak ada kompromi bagi pengguna dana desa untuk dimaafkan. Jika terindikasi dugaan korupsi, ya disikat habis. Sebab, tujuan dana desa untuk membangun  desa mandiri dan sejahtera,”tegas Hendra

Reporter : Toni Hutagalung.