MEDAN – Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD provinsi Sumatera Utara Mangapul Purba minta Gubernur Sumatera Utara melakukan evaluasi terhadap Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 di Evaluasi secara menyeluruh karena masih banyak ditemukan penyimpangan dilapangan, terutama terkait pemberian dan penyaluran bantuan covid-19.
“Penyaluran paket bantuan ke masyarakat masih tetap ditemukan penyimpangan dilapangan dan sepertinya kritik dan pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat tidak dipedulikan oleh team penyalur bantuan bahkan terkesan diabaikan” ujar Mangapul.
Fraksi PDI Perjuanagan sudah menelusuri model penyediaan dan metode pendistribusian di lapangan dan sangat terlihat tata kelola atau manajemen penyaluran dilapangan amburadul dan terbukti maraknya temuan penyimpangan baik oleh masyarakat maupun wakil rakyat,
“Kita masih beritikad baik agar Pemprovsu segera melakukan perbaikan dan perubahan tata kelola pemberian bantuan, dan kedepannya jika tidak dilakukan perbaikan maka kita akan sampaikan kepada rakyat dan laporkan kepada aparat penegak hukum agar menangani kompleksitas persoalan pengadaan bantuan paket sembako dan kita akan mendorong investigasi total terhadap siapa yang mengelola anggaran, pihak penyedia barang dan jasa serta pihak, oknum, lembaga lain yang terlibat di dalam permaslahan itu” imbuh mangapul
Terkait dengan maraknnya dugaan manupilasi dalam paket bantuan maka menurut Mangapul Fraksi PDI Perjuangan merekomendasikan agar bantuan yang akan disalurkan kedepannya tetap di lanjutkan pemberiannya akan tetapi sistemnya dirubah menjadi Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan di transfer ke penerima bantuan dengan nilai nominal yang dipublikasikan ke publik sehingga tidak terjadi sunat sana-sini.
“Kita sangat mendukung bantuan ke masyarakat dengan kondisi seperti sekarang ini, dan Fraksi PDI Perjuangan menganggap hal tersebut sebagai upaya serius Pemprovsu dalam menopang kehidupan masyarakat menghadapi covid-19 sesuai dengan visi Gubernur menjadikan Sumut Bermartabat, namun dalam pelaksanaannya tim yang mengerjakan masih ada sifat bar-bar dengan mengutak atik bantuan kemanuasiaan yang berasal dari APBD yang notabene adala uang rakyat Sumut, dan kita minta supaya Gubsu segera melakukan evaluasi” jelas Mangapul
Untuk itu Fraksi PDI Perjuangan melalui seluruh jaringan pimpinan dan Anggota Pansus dan non Pansus sudah mengumpulkan bukti siapa-siapa saja yang berlaku curang dan bagaimana modus yang dilakukan.
“Kita Percaya Gubernur bisa mencarikan solusi dan menegur pihak-pihak yang melakukan pelanggaran, baik Person maupun lembaga untuk perbaikan manajemen bantuan bencana kedepannya, Apalagi pendemi covid 19 masih belum bisa kita prediksi seperti apa dan kapan berakhirnya” demikian Mangapul.cr-03
