Lima Puluh-ORBIT: Karena selama ini banyak jadi keluhan masyarakat masalah penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) yang dianggap tidak tepat sasaran, Pemkab Batubara terus melaksanakan validasi data hingga akhir Maret 2019.
Hal itu dikatakan Kepala Dinas Sosial Pemkab Batubara Bahrumsyah pada sosialisasi validasi penerima PKH kepada kepala dusun/kepala lingkungan di aula Mapolres Batubara, Kamis (14/03/2019).
Bahrumsyah menjelaskan, kondisi di lapangan banyak didapati penerima PKH dan BPNT yang tidak tepat sasaran. Menurutnya persoalan itu timbul dikarenakan pendataan yang di lakukan tidak akurat. Selain itu, pengawasan yang lemah serta tindakan tidak tegas dari pihak pemerintah ditenggarai menjadi penyebab tidak tepat sasaran yang terjadi sejak pendataan 2011.
Pemerintah Kabupaten Batubara telah mendata ulang sejak 2016 dan 2017 yang hasilnya telah di serahterimakan dalam bentuk Hard dan Soft Copy dalam bentuk berita acara kepada Kemensos, Pusdatin, Menko PMK dan Unit kerja usaha penanggulangan masyarakat miskin di Jakarta.
Meski demikian, menurut Bahrumsyah hasilnya tetap dan belum ada perubahan sehingga menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat terutama sekali di tengah-tengah masyarakat sangat miskin.
Yang terjadi saat ini banyak penerima PKH yang tergolong mampu dan lebih banyak masyarakat sangat miskin tidak menerima apapun baik itu beras atau PKH. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Batubara tidak akan diam dan terus berupaya untuk bisa keluar dari permasalahan ini.
“Salah satu upaya dengan cara mengumpulkan seluruh kepala desa dan camat untuk mensosialisasikan persoalan ini. Melalui kegiatan rembuk desa untuk menghasilkan data yang akurat serta berkoordinasi antara Pemerintah kabupaten Batubara dan DPRD Batubara khususnya Komisi C dan pihak Kemensos,” terang Bahrumsyah.
Kembali djelaskan Bahrumsyah, hasil rembuk desa masih di dapati para kepala desa yang enggan untuk menetapkan warga yang layak dan tidak menerima Bansos PKH sesuai dengan kriteria masyarakat sangat miskin dan miskin.
Karena belum diperoleh data penerima PKH yang benar-benar layak mendapatkan bantuan, Pemkab Batubara melakukan sosialisasi dengan seluruh Kepala Dusun dan Kepala Lingkungan Se Kabupaten Batubara. Tujuannya untuk melakukan verifikasi ulang didampingi oleh verifikator yang di rekrut dari pendamping PKH desa.
“Berdasarkan MOU pengawasan Bansos yang di lahirkan oleh Kemensos bersama Kapolri meminta agar Bansos tepat guna, tepat sasaran, dan waktu terhadap penyaluran Bansos,” sebut Bahrumsyah.
Artinya semua pihak yang terlibat terhadap pendataan ini di harapkan tidak main main terhadap data yang akurat terutama sekali dari pihak desa. Desa yang benar benar mengetahui warganya yang sangat miskin dan pra sejahtera.
Menjawab wartawan Kadis Sosial Drs. Bahrumsyah menjelaskan seharusnya 28 Februari 2019 lalu sudah selesai validasi namun karena masih banyak laporan warga yang seharusnya layak menerima PKH maka pihaknya memperpanjang hingga akhir bulan ini.
Selanjutnya apabila telah didapat data real penerima yang memenuhi kriteria maka pihaknya didampingi DPRD Batubara khususnya Komisi C akan ke Kemensos.
“Melalui Kemensos kita minta untuk didampingi ke Pusat Data Informasi Kependudukan (Pusdatin) dan selanjutnya kita serahkan kepada Kementerian yang menangani pemberian PKH,” terang Bahrumsyah.
Disebutkan Bahrumsyah apabila validasi dapat diselesaikan akhir bulan lalu diharapkan pada triwulan kedua Bulan Juni data penerima PKH sudah disesuaikan. “Namun karena belum selesai berharap pada triwulan ketiga bulan September,” ujarnya. Od-37
