HeadlineHukum & Kriminal

Berkas Perkaranya Masuk Tahap Dua, Sopar Siburian Ajukan Diri jadi JC ke KPK

Medan-ORBIT: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan pelimpahan tahap dua (tersangka dan barang bukti) untuk empat tersangka mantan anggota DPRD Sumut periode 2009-2014 dalam kasus suap DPRD Sumut periode 2009-2014 dan 2014-2019 oleh mantan Gubernur Gatot Pujo Nugroho.

Keempat tersangka itu yakni Mustofawiyah, Arifin Nainggolan, Sopar Siburian, Analisman Zalukhu. Mereka tercatat sebagai anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Periode 2009 s/d 2014 dan 2014 s/d 2019.

“Sidang untuk pada tersangka nantinya akan dilaksanakan di PN Tipikor Jakarta Pusat,” ujar Juru Bicara KPK/Humas Febri Diansyah kepada Orbitdigitaldaily.com, Senin (5/11/2018).

Hingga saat ini, jumlah saksi yang sudah diperiksa dalam kasus tersebut mencapai 175 orang. Keempat tersangka juga sekurangnya 2-3 kali telah diperiksa dalam kapasits sebagai tersangka pada kurun Julli – Oktober 2018.

“Mereka adalah anggota DPRD Provinsi Sumut periode 2009 s/d 2014, kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara, kepala Biro Hukum Setda Provsu, kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, dosen UIN Sumut serta swasta,” jelas dia.

Sampai hari ini sambung Febri, total penyidikan terhadap 12 orang DPRD Sumut telah selesai dan dilanjutkan proses penuntutan.

Masih dalam kesempatan yang sama, Febri menyebutkan Sopar Siburian salahsatu tersangka dalam kasus tersebut mengajukan diri sebagai Justice Collabolator (JC) pada penyidik.

“Pengajuan tersebut sedang dalam proses pertimbangan. Pada dasarnya KPK menghargai pengajuan JC tersebut, karena yang bersangkutan selama proses hukum ini cukup koperatif dan telah mengembalikan uang yang diduga pernah ia terima,” pungkas Febri.

Dari total 38 tersangka, hingga hari ini setidaknya 29 tersangka sudah ditahan. Diketahui, anggota dewan tersebut diduga menerima duit suap dari Gatot Pujo senilai Rp300-350 juta per orang.

Ke-38 orang itu diduga menerima suap terkait persetujuan laporan pertanggungjawaban Pemprov Sumut 2012-2014, persetujuan perubahan APBD Pemprov Sumut 2013 dan 2014, pengesahan APBD 2013 dan 2014, serta penolakan penggunaan hak interpelasi DPRD pada 2015.

Dari sejumlah tersangka tersebut, KPK menerima pengembalian uang sejumlah Rp5,47 miliar. Uang itu kini telah disita sebagai barang bukti. OD-01

Komentar Facebook

Artikel Terkait