Tarutung-ORBIT: Pelaksanaan sebagian besar proyek APBD tahun 2018 dan Dana Desa sumber APBN 2018 lalu terindikasi sarat praktek Korupsi, Korupsi dan Nepotisme (KKN).
Ucapan keras itu terucap dari sejumlah pemerhati pembangunan dari kalangan jurnalis dan LSM wilayah Tapanuli Utara kepada Orbitdigitaldaily.com, Senin (25/2/2019).
“Seperti pelaksanaan dana desa di desa Lobusingkam dan Desa Hutaraja Simanungkalit di Sipoholon, Desa Sitampurung kecamatan Tarutung, Desa Lumban Tonga-tonga Siborongborong dan hampir seluruh desa di Tapanuli Utara sarat permasalahan serius,” ungkapnya.
Sedangkan pada pelaksanaan proyek bersumber APBD 2018 lalu disebutnya puluhan pelaksanaan paket proyek ada di sejumlah instansi teknis.
Diuraikannya, tahapan proyek digiring sejak dari pengadaan barang dan jasa yang dikelola Unit Layanan Pengadaan (ULP) dengan pola mengedepankan paket proyek kepada rekanan peliharaan.
“Seperti proyek pembangunan lampu inisial tiap kecamatan, pembangunan SMP Negeri 7 Tarutung, proyek rehabilitasi pipa air bersih di desa Hutauruk, pembangunan tembok penahan tanah di Parmonangan, pembangunan jalan lingkungan di desa Sabungan Nihuta III kecamatan Sipahutar dan puluhan paket pekerjaan lainya,” terangnya.
Hal itu diuraikanya adalah upaya membantu Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dalam menyelamatkan keuangan negara lolos dari ulah oknum tidak bertanggungjawab.
“Supaya tim audit (auditor BPK) tidak capek lagi menentukan titik lokasi yang dijadikan sampling, maka saya berharap titik-titik itu harus di uji petik,” ungkap Maju Simanugkalit.
Hal serupa diungkap Rahlan San Rico Lumban Tobing dari LSM LP3D Sumatera Utara. Dia meminta BPK RI agar memperpanjang dan menambah personil lakukan uji petik lapangan.
“Sangat setuju apa yang diungkap rekan-rekan pers, uji petik harus dilakukan kepada seluruh titik pelaksanaan anggaran 2018. Jangan fokus pada beberapa sampel saja guna meningkatkan jumlah temuan,” pinta Rahlan San Rico Lumban Tobing dari LSM LP3D.
Sebelumnya, sesuai keterangan Sekretaris Daerah Tapanuli Utara, Edward Ramses Tampubolon SE, mengatakan, bahwa kunjungan tim audit BPK RI untuk tahap dua berlansung sampai 15 Maret 2019 mendatang.
“Kunjungan tim BPK RI perwakilan Sumut dimulai dari tanggal 18 Januari hingga tanggal 15 Maret 2019 mendatang. Mereka turun sebagai tindak lanjut penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun anggaran 2018 yang langsung diterima oleh Ibu Dra Ambar Wahyuni MM Ak CA, Kepala perwakilan BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara,” jelas Edward Ramses Tampubolon SE di ruang kerja sekretariat daerah Tapanuli Utara baru-baru ini. Od-Jum
