MedanSumatera Utara

Bupati Karo Hadiri Festival Konstitusi dan Anti Korupsi di USU

Medan-ORBIT: Bupati Karo Terkelin Brahmana, hadiri Festival Konstitusi dan Anti Korupsi yang diselenggarakan tiga lembaga negara, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (15/5/2018) di gedung Auditorium Jalan Dr T Mansur No 9  Universitas Sumatera Utara  Medan.

Kegiatan yang berlangsung selama 2 hari ini, bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait aturan dasar kehidupan berbangsa dan bernegara, yakni memperkuat konstitusi dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Turut dihadiri  Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, Ketua MK Arief Hidayat, Ketua KPK Ir. Agus Rahardjo, Kapoldasu Irjen Pol Paulus Waterpau, Wagubsu Dr Hj Nurhajizah Marpaung, Perwakilan Pangdam I/BB,  Para Bupati/Walikota Se-Sumatera Utara , Rektor USU Prof. Dr. Runtung Sitepu SH MHum,  Rektor UISU Prof Dr Ir Mhd Asaad MSi, dosen dan mahasiswa USU dan serta undangan lainnya.

“Saya sangat mendukung digelarnya acara ini, karena tanpa dukungan semua pihak, tidak mungkin pencegahan dan pemberantasan korupsi dapat berjalan dengan baik. Hal ini juga  sebagai wujud nyata dukungan pemberantasan korupsi di Tanah Air,” ujar Bupati Karo Terkelin Brahmana, SH kepada wartawan usai menghadiri acara itu.

Bupati Karo yang didampingi Kepala Inspekorat Karo Philemon Brahmana dan anggota DPRD Karo Thomas Jeverson Ginting mengatakan Korupsi merupakan persoalan dan musuh bersama.

Menurutnya konstitusi akan berdiri tegak bila korupsi dapat diberantas, dan dapat dicegah melalui penanaman nilai-nilai empat pilar kebangsaan MPR RI serta budaya malu. Jadi hal ini akan kita terapkan di Kabupaten Karo khususnya para Aparatur Sipil Negara (ASN) jajaran Pemkab.

“Harapan saya, agar para OPD Pemkab Karo mengawal demokrasi konstitusi dan  lawan Korupsi. Sehingga tidak ada ruang bagi ASN Pemkab Karo untuk melakukan  korupsi. Dengan bersih dari korupsi, kita telah memberikan kontribusi nyata bagi NKRI, yaitu memperkuat konstitusi dan dukungan terhadap pemberantasan korupsi khususnya Pemkab Karo. Penindakan dan pencegahannya tidak hanya di pusat, tapi juga di Provinsi, Kabupaten/Kota sampai ke desa-desa,” tandas Terkelin.

Ia menambahkan, dalam mengelola anggaran negara harus berhati-hati sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. Itu harus dilakukan, agar pelaksanaan program tidak menimbulkan konsekuensi hukum di masa mendatang. Sehingga OPD, ASN, pimpinan BUMD maupun kepala Desa harus melek hukum.

“Jangan takut menggunakan anggaran jika telah sesuai dengan aturan. Yang terpenting perketat pengawasan internal agar tidak ada ruang sedikitpun melakukan tidakan korupsi. Pimpinan OPD harus menumbuhkan keteladanan di lingkungan birokrasi, Pemkab Karo harus dan bisa menciptakan birokrasi yang akuntabel dan transparan,” ujar Terkelin. Od-Dam

Komentar Facebook

Artikel Terkait