Aceh  

Diduga Palsukan Dokumen, Waka DPRK Abdya : Kaji Ulang Hadirnya PT. Ensem

Wakil Ketua DPRK Abdya, Hendra Fadli SH

ABDYA | Terkait dengan kisruh dugaan pemalsuan dokumen dukungan kelompok tani sawit yang disinyalir dilakukan oleh PT. Ensem, Wakil Ketua DPRK Abdya Hendra Fadli SH menuturkan instansi terkait harus kaji ulang keberadaan perusahaan tersebut.

Disebutkan, kisruh dukungan kelompok tani sawit dan dinilai palsu, sebab dugaan tumpang tindih yang terjadi harus diihat secara jernih, persoalan ini tidak semata-mata berhubungan dengan upaya pemerintah memuluskan atau memberikan pet merah bagi investasi bagi perusahaan besar dari luar Abdya.

“Peran pemerintah harus diingat juga punya kewajiban, melindungi, mengembangkan dan membantu perusahaan lokal agar tetap bisa berkiprah dan berkembang. Dan bila terbukti pihak PT. Ensem melakukan pemalsuan dokumen maka izinnya dianggap batal demi hukum,” kata politisi Partai Aceh (PA) Hendra Fadli, Jumat (15/9/2023).

Dikatakannya, banyak yang berfikir dengan adanya banyak PKS di Abdya akan membuat daya saing tumbuh sehingga harga TBS bisa lebih tinggi, namun perlu diingat dalam hukum pasar itu ada unsur yang besar memangsa yang kecil.

Perlu diketahui, PT. Ensem sudah ada pabrik di Nagan Raya bertahun-tahun sebelumnya, juga di Subulussalam, tapi coba ingat apakah sebelum hadirnya dua PKS lokal di Abdya mereka sudah mendongkrat nilai jual TBS ternyata tidak.

“Bahkan keberadaan PT. Ensem ini malah terjadi monopoli dan terkesan sindikasi pemufakatan di antara mereka untuk mengontral dan mengendalikan harga sawit,” ucapnya.

Hancurkan Pengusaha Lokal

Tambhanya, perlu diingat bahwa, harga sawit baru terdongkrak ketika hardinya dua PKS milik pengusaha lokal di Abdya. Dikhawatirkan ada hasrat monopoli PT. Ensem lalu prosesnya dipermudahkan, apalagi sampai ada dugaan tumpang tindih dokumen dukungan.

“Kajian saya, hadirnya mereka disini hanya untuk menghancurkan pengusaha lokal. Itu hukum kapitalisme sah-sah saja. Mereka punya modal besar, setelah pengusaha kita kolep dan bangkrut maka yang terjadi adalah monopoli harga oleh pengusaha tersebut,” tuturnya.

Tambahnya lagi, perlu dipikirkan soal apa pentingnya mereka membangun pabrik di Abdya, sedangkan sudah ada di Nagan Raya dan Subulussalam, maka dari pihak dinas harus lebih menelaah secara mendalam tentang keberadaan mereka.

“Kita tidak anti investasi tapi perlu dipikirkan juga bahwa kita punya kewajiban melindungi pengusaha lokal,” imbuhnya.

Jangan sampailah, karena kepentingan sendiri lalu memuluskan kecurangan PT. Ensem. Juga kepada dua PT di Abdya untuk tetap bekerja secara fair, menguntungkan petani, berperan sunguh-sunguh, bahwa yang punya kebun sawit di Abdya adalah warga, tegasnya.

Reporterf : Nazli