Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Asahan menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Asahan 2018.
“Ya benar, DPRD Asahan telah menerima dan menyetujui Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2018,” kata Kadis Kominfo Asahan, H Rahmat Hidayat Siregar, Kamis (16/5/2019).
Dikatan Dayat, kegiatan yang digelar di ruang sidang paripurna DPRD Asahan saat itu dipimpin oleh Wakil Ketua Ketua DPRD Ilham Harahap yang mengawali dengan pembacaan pandangan umum dari 7 Fraksi, di antaranya Golkar dibacakan oleh Fajar, Gerindra oleh Bambang Rusmanto, dan Fraksi PDIP dibacakan oleh Rosmansyah, Demokrat oleh Irwansyah Siagian dan fraksi lainnya.
“Semua Fraksi tersebut memberikan pandangan umum dan menyetujui Ranperda tersebut, meskipun dengan beberapa catatan penting untuk diperhatikan oleh Pemerintah Daerah (Pemda),” kata Dayat.
Sebelumnya, Plt Bupati Asahan, H Surya BSc saat memberikan sambutan memberikan apresiasi ketujuh Fraksi yang telah menyetujui Ranperda tersebut. Kemudian berterima kasih atas kritikan dan koreksi bagi Ranperda yang telah ditetapkan sebagai Peraturan Daerah (Perda).
“Pemerintah Daerah akan terus konsisten dalam membangun Kabupaten Asahan serta akan memperhatikan masukan dari masing-masing fraksi. Seperti masukan dari fraksi Golkar yang meminta Pemkab Asahan menyikapi kegiatan-kegiatan yang tertuang dalam musrenbang dan pokok-pokok pikiran anggota DPRD Asahan agar menjadi skala prioritas Pemkab,” ujar Surya.
Setelah melalui proses pembahasan baik antara tim anggaran pemerintah daerah dengan badan anggaran DPRD maupun pembahasan antara komisi dengan mitra kerja OPD, terdapat beberapa catatan, saran dan masukan.
Kata dia, persetujuan DPRD atas Ranperda pertanggung Jawaban pelaksanaan APBD tahun 2018 yang digelar pada Senin (13/5/2019) kemarin, merupakan akhir dari siklus pengelolaan keuangan daerah selama satu tahun, juga Sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) 2018 yang diperoleh akan menjadi sumber pembiayaan dalam APBD-Perubahan tahun 2019. (Od/01)
