Pada 2019 ini, pemerintah menggelontorkan anggaran Rp26,7 triliun untuk membayar iuran kepesertaan BPJS Kesehatan 96,8 juta untuk orang miskin.
Pada penerimaan awal, disebutkan Presiden Jokowi iuran BPJS Kesehatan untuk golongan peserta penerima bantuan iuran (PBI) yakni sebesar Rp6,38 triliun. Iuran tersebut sudah dibayarkan pada awal Februari kemarin.
Jokowi mengatakan selain gelontoran dana tersebut, pemerintah juga akan membayarkan iuran serupa sebesar Rp 2,1 triliun pada Maret dan Rp6,3 triliun pada April nanti. Sebagai informasi penerima bantuan iuran merupakan peserta dari golongan masyarakat kurang mampu.
Jokowi mengatakan gelontoran anggaran tersebut menjadi bukti bahwa pemerintah berkomitmen dalam membantu menyehatkan keuangan BPJS Kesehatan.
“Jadi jangan dipikir telat pemerintah bayarnya. Tapi juga melalui audit BPKP. Ya diaudit dulu, masa langsung kiram, kirim, kiram, kirim. Enak banget,” katanya saat pembukaan Rapat Kerja Nasional Kesehatan Nasional 2019 di Tangerang, Banten, Selasa (12/2), dilansir CNNIndonesia.
Jokowi berharap pembayaran iuran dari APBN tersebut nantinya bisa membuat kinerja keuangan BPJS Kesehatan menjadi lebih baik. “Sekali lagi saya sampaikan pemerintah disiplin membayar iuran PBI, dibayar di depan. Karena saya tahu bahwa sumber defisit terbesar di BPJS ini berasal dari pekerja informal, kemudian disusul yang bukan pekerja,” kata dia.
