HeadlineHukum & KriminalTak Berkategori

Ferry Suando Tanuray Kaban, Menyerahkan Diri atau Dihukum Lebih Tinggi?

Medan-ORBIT: Hingga Selasa (27/11/2018) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setidaknya sudah menahan 35 dari 38 anggota DPRD Sumut periode 2009-2014 dan 2014-2019 yang menerima suap dari mantan Gubernur Sumut Gato Pujo Nugroho.

“Penyidikan untuk 12 orang tersangka di antaranya telah selesai sehingga telah dilimpahkan pada jaksa penuntut umum, lima di antaranya telah mulai didakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Jakarta. Secara bertahap yang lain juga akan diproses,” ujar Juru Bicara/Humas KPK Febri Diansyah, kepada Orbitidigitaldaily.com, Selasa (27/11/2018).

Dari total tiga tersangka yang tersisa, penyidik KPK telah memasukkan satu orang sebagai DPO yakni Ferry Suando Tanuray Kaban.

“Kita terus melakukan penyisiran terkait posisi Ferry Suando Tanuray Kaban. KPK kembali mengingatkan agar yang bersangkutan segera menyerahkan diri,” jelas dia.

KPK sambung Febri, telah mendatangi pihak keluarga. Saat itu keluarga menyampaikan pada tim bahwa tidak ada komunikasi antara tersangka dengan keluarga.

“Kami perlu mengingatkan, jika ada pihak-pihak tertentu yang menyembunyikan informasi dan keberadaan seorang DPO atau memberikan keterangan palsu terkait hal tersebut maka ada risiko pidana untuk perbuatan itu, yaitu di Pasal 21 atau Pasal 22 UU Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman pidana paling sedikit 3 tahun hingga 12 tahun,” jelas dia.

Selain itu, tuntutan terhadap pelaku yang tidak koperatif dan melarikan diri dipastikan akan lebih tinggi dibanding pelaku lain yang koperatif. Perlu diingat ancaman pidana untuk penerimaan suap adalah 4 sampai 20 tahun penjara.

“Tidak ada gunanya bagi tersangka melarikan diri dari proses hukum, karena lambat atau cepat pasti akan ditemukan. KPK terus melakukan pencarian keberadaan tersangka dengan bantuan Polri dan masyarakat setempat. Justru jika tersangka terus melarikan diri maka hal tersebut akan menjadi beban bagi dirinya sendiri dan juga keluarga. Sehingga kami ingatkan kembali agar yang bersangkutan koperatif dan menyerahkan diri pada KPK,” kata dia.

Koperatif

Dalam proses berjalan,  sambung Febri, satu orang tersangka yaitu Sopar Siburian telah mengajukan diri sebagai Justice Collaborator (JC) pada penyidik.

“Pengajuan tersebut sedang dalam proses pertimbangan. Pada dasarnya KPK menghargai pengajuan JC tersebut, karena yang bersangkutan selama proses hukum ini cukup koperatif dan telah mengembalikan uang yang diduga pernah ia terima yaitu sekitar Rp202.500.000,” pungkas dia.

Sedangkan sejumlah anggota DPRD lain telah mengembalikan uang dengan total sekitar Rp7.656.500.000.

“Sikap koperatif ini pasti akan kami pertimbangkan sebagai alasan meringankan dalam proses hukum yang sedang berjalan,” pungka pria berkacamata itu. OD-01

Komentar Facebook

Artikel Terkait