Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut Tolak Pertanggungjawaban Gubsu TA 2019

MEDAN – Melalui juru bicara Fraksi PDI Perjuangan Delpin Barus saat membacakan Pemandangan Umum sekaligus Pendapat Akhir Fraksi tentang Ranperda LPJP APBD Pemprovsu TA 2019 secara tegas menyatakan sikap menolak seluruh materi Ranperda LPJP TA 2019

“Kendatipun hasil audit BPK RI menyatakan bahwa WTP terhadap pelaksanaan anggaran tahun 2019 namun Fraksi PDI Perjuangan menemukan banyak temuan-temuan yang harus ditindaklanjuti baik oleh Pemprovsu bahkan sampai tingkat penyelidikan dan penyidikan oleh aparat hukum” ungkap Delpin, Selasa (18/8/2020)

Lebih lanjut, dalam Pemandangan Umum dan Pendapat Akhir Fraksi PDI Perjuangan mengungkapkan bahwa proses persidangan terhadap Ranperda LPJP TA 2019 tidak sesuai dengan Tatib DPRD Sumut dan regulasi yang berlaku sehingga semua keputusan terhadap Ranperda ini menjadi cacat hukum.

“Kami kecewa, karena proses persidangan ini dengan sengaja secara sistematis, terorganisir dan terstruktur mengabaikan berbagai hal yang sangat prinsip, seperti Tatib dan berbagai regulasi yang ada, di antaranya hasil kunker dapil terhadap uji petik anggaran tidak pernah dibahas dikomisi dan banggar” imbuh delpin

Lenjut Delpin lagi bahwa pendalaman materi Ranperda dan LHP BPK RI tidak pernah dibahas di Banggar, padahal ada tahapan-tahapan rekomendasi hasil audit BPK yang harusnya dibahas oleh pemerintah tetapi tidak pernah dilaksankan

“Celakanya seluruh materi Ranperda dan LHP BPK RI dibawa langsung dalam sidang-sidang paripurna yang dilaksanakan dalam AKD, tidak ada satu pasal pun dalam Tatib DPRD Sumut yang membenarkan hal ini, ini sebuah kekonyolan dan drama komedi yang menghasilkan cerita-cerita lucu saja, karena itu Fraksi PDI Perjuangan secara tegas menolak seluruh materi Ranperda LPJP Gubsu TA 2029,” pungkas Delpin. cr-03