Sumatera Utara

Gelar Diskusi Hukum, Ini Harapan Kejari Sergai ke Kepala Desa

Sergai-ORBIT: Kejaksaan Negeri (Kejari) Sergai menggelar diskusi bersama 17 camat se Kabupaten Serdangbedagai terkait pelayanan dan pendampingan hukum pengelolaan keuangan desa TA 2018,di kantor kejaksaan setempat, Selasa (15/5/2018).

Kasi Intel Kejari Sergai Eduard selaku Ketua TP4D Sergai didampingi Kasi Datun Erick Bernardus Sarumaha dan jajaran, mengungkapkan, dalam TA 2018 ini tidak semua desa yang ada mengerti soal ini karena dari 237 desa baru 10 desa yang melaksanakan MoU dengan TP4D Sergai.

“Untuk itu dalam diskusi hukum ini,kami minta bantuan camat selaku kepala wilayah kecamatan untuk mengingatkan, para Kades ini agar nantinya ‘tidak terperosok”, kata Eduard.

Dirinya mewakili kejaksaan berharap, TA 2018 tidak ada satupun Kades atau lainnya yang tersangkut masalah hukum terkait keuangan desa. “Untuk itu kami berprinsip melakukan kinerja transparan dan akuntabel. Kepala desa itu ibarat ‘bupati kecil’ karena selain menjadi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) juga punya perangkat desa dengan anggaran yang melebihi anggaran camat setahunnya,” jelas dia.

Kebijakan yang dibuat Kades di desanya, sambung dia, implikasinya (dampaknya) pasti ke bupati sebagai kepala daerah. “Jadi fenomena yang ada sekarang ini berdasarkan pengakuan camat, dalam pengelolaan dana desa, Kades langsung ‘nembak’ ke Dinas Pemerintahan Masyarakat Desa (PMD) atau bupati,” jelas Eduard.

Kasi Datun (Perdata/Tata Usaha Negara) Erick Bernardus Sarumaha dalam penjelasannya mengatakan,  jaksa dalam kaitan ini sesuai UU nomor 16 tahun 2004 pasal 30 ayat (2) menyatakan dengan Kuasa Khusus dapat bertindak di luar atau di dalam pengadilan.

“Dalam pasal 34 ayat (2) menyatakan Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah atau lembaga pemerintah,atau sebagai Jaksa Pengacara Negara,” jelas Erick Sarumaha.

Tetapi lanjut Kasi Datun, sebagai Jaksa Pengacara Negara tanpa dibayar alias gratis hanya kepada persoalan yang dihadapi aparatur instansi pemerintah atau lembaga pemerintah. “Kalau camat sudah jelas ada wilayah kecamatannya dan orangnya pasti ASN, sementara kalau di desa bukan oknum kepala desanya, melainkan lembaga desanya dan bukan masalah hukum oknumnya,” jelas dia.

Contoh lanjut Kasi Datun lagi, baru-baru ini ada Kepala Desa yang wilayahnya masuk wilayah perkebunan, Kades digugat pihak perkebunan karena melakukan pembangunan fisik tanpa seizin pihak kebun,selaku pemegang HGU.

“Sekalipun hal ini kesalahan dari kepala desa, tetapi karena aturan itu belum disosialisasikan, sebagai Pengacara Negara yang diminta bantuannya kepada Kejari Sergai, setelah mendapat surat kuasa dari kepala desa tersebut, akhirnya kita selesaikan di pengadilan,” jelas Erick.

Dalam diskusi sekitar 4 jam tersebut,berbagai tanggapan datang dari camat yang intinya terkait pengelolaan keuangan desa, walaupun di dalam peraturan camat sebagai pembina dan pengawas pengelolaan keuangan desa, tetapi ibarat ‘sampingan’ saja yang dilakukan oleh para kepala desa masing-masing. Od-Bet

Komentar Facebook
Menampilkan Lebih Banyak

Artikel Terkait