MEDAN – Untuk mencegah korupsi harus dilakukan di semua lini, mulai dari pemerintahan hingga masyarakat.
Salah satu pencegahan tersebut dengan cara membangun sistem elektronik yang dapat membuat segala sesuatu menjadi transparan.
Oleh karenanya, Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajekshah (Wagubsu), yang akrab disapa dengan panggilan Ijeck mengharapkan e-government bisa terbangun secara utuh.
Hal itu disampaikannya saat menjadi narasumber, Selasa (10/3/20), di Program Talk Show Ruang Publik TVRI di studio TVRI Jalan Putri Hijau
Selain Ijeck, hadir juga sebagai narasumber turut Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Lili Pintauli Siregar, Kasatgas Wilayah I Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK Juliawan dan Inspektur Sumut Lasro Marbun.
“Pencegahan korupsi tidak hanya ucapan, melainkan juga tindakan. Oleh karena itu harus dibangun sistem pemerintahan elektronik, tidak bisa manual, pastinya kami menjalankan aturan yang sudah ditetapkan,” kata Ijeck
Dia juga mengatakan, seluruh lini mulai dari kepala daerah hingga tingkat pegawai juga harus memiliki tekad yang sama dalam pencegahan korupsi.
“Pencegahan tidak hanya dilakukan oleh Gubernur dan Wakilgubernur. Di bawah juga harus punya tekad yang sama,” sebutnya.
Selain itu, sambung Ijeck, pecegahan korupsi juga harus dilakukan sejak usia dini. Materi untuk berlaku jujur adalah hal yang penting diajarkan kepada anak usia dini.
“Pencegahan korupsi tidak hanya sebatas pengawasan KPK saja. Namun memberi pemahaman kepada anak usia dini bagaimana berlaku jujur sangat penting,” ungkapnya
Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar. Dikatakannya, sistem online harus berjalan dengan baik, sehingga tidak ada lagi celah untuk tindak korupsi.
Berdasarkan catatan KPK, Pemprov Sumut telah melakukan beberapa upaya pencegahan korupsi. Diantaranya sistem perencanaan penganggaran APBD, peningkatan pelayanan perizinan online, kemudian adanya sistem pengadaan barang dan jasa yang akuntabel dan bebas korupsi.
“Karena tugas KPK, memonitoring. Kita memastikan sistem online terintegrasi Pemprov Sumut semuanya berjalan dengan baik. Ini juga sejalan dengan program nasional bagaimana meningkatkan pendapatan daerah yang tujuannya mensejahterakan rakyat,” kata Lili.
Sementara, Kasatgas Wilayah I Korsupgah KPK Juliawan mengharapkan, tahun 2020 kurikulum pendidikan anti korupsi bisa diimplementasikan. Sebab pendidikan anti korupsi harus diimplementasikan agar di masa depan kesadaran anti korupsi meningkat.
“Di Sumatera Utara kami sudah berkoordinasi bagaimana mewujudkan pendidikan anti korupsi mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi,” sebut Juliawan.
Diketahui, hadir dalam acara tersebut Kabiro Humas dan Keprotokolan Setdaprovsu Hendra Dermawan Siregar dan Plt Kadis Kominfo Sumut M Ayub.
Reporter : Dodi H Pohan