PALUTA | Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Tapanuli Bagian Selatan (IMA Tabagsel) melakukan aksi unjukrasa di depan Kantor Bupati dan DPRD Padang Lawas Utara (Paluta) pada Selasa (03/06/2025).
Pantauan di lapangan aksi yang dilaksanakan IMA Tabagsel dikawal ketat dan diawasi oleh Aparat TNI dan Polisi beserta Satpol PP guna memastikan keamanan dan ketertiban.
Unjukrasa tersebut berkaitan dengan dugaan keresahan masyarakat setelah dilaksanakan ekskusi lahan sawit Register 40 yang dilakukan oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) pada 25 April 2025 di Paluta dan Padang Lawas.
Habib Mulia dalimunthe selaku kordinator aksi menyampaikan bahwa setelah dilaksankannya ekskusi Register 40 memunculkan dugaan konflik sosial bagi masyarakat.
“Setelah dilaksanakan ekskusi Register 40 di wilayah Simangambat dan Ujung batu, muncul isu adanya dugaan permintaan agar para petani sawit yang ikut lahannya dalam Kawasan Register 40 untuk menjual hasil sawitnya ke PT Agrinas Palma Nusantara dan dugaan permintaan uangkKonstribusi Rp400/Kg,” ucapnya.
Selain dugaan permintaan uang konstribusi massa IMA Tabagsel juga menyoal peralihan lahan Register 40 kepada PT Agrinas Palma Nusantara oleh Satgas PKH yang terlalu dipaksakan dan tergesa-gesa hingga mengakibatkan Hak -Hak Sebagian Masyarakat terabaikan .
Dalam tuntutannya massa IMA Tabagsel mendesak agar Bupati dan DPRD Padang Lawas Utara turun langsung ke masyarakat yang terkena dampak ekskusi Register 40 dan melakukan pengawalan terkait dengan hak hak masyarakat sebelumnya.
Meminta DPRD dan Bupati Paluta untuk mencari solusi yang adil dan berkelanjutan bagi masyarakat terkena dampak ekskusi Register 40 dan IMA Tabagsel juga meminta agar dilakukan pemanggilan kepada Pimpinan PT Agrinas Palma Nusantara untuk melakukan penerangan terkait bagaimana Pengelolaan Lahan Register 40 dan dijelaskan secara terperinci agar tidak timbulnya Konflik Sosial.
Setelah puas menyampaikan aspirasinya massa IMA Tabagsel kemudian diterima oleh Patuan Rahmat Syukur P Hasibuan selaku Sekda Paluta.
Patuan menyampaikan Pemerintah Kab. Padang Lawas Utara akan selalu siap membela hak hak masyarakatnya terkait permasalahan yang ada dalam Lahan Register 40.
OM – 012
