MEDAN | Pengamat anggaran Sumatera Utara Elfenda Ananda menyoroti tingginya kucuran anggaran poles-poles kantor hingga rumah dinas ketimbang urusan perut rakyat miskin setara 1,27 juta jiwa pada Maret 2022.
Sepertinya kinerja Pemprov Sumut sedang tidak menggembirakan, khususnya jelang akhir tahun 2022, tiba-tiba masyarakat Sumut terkecoh pembelian lahan Medan Club mencapai Rp457 miliar, tak habis pikir.
“Rasanya tak habis pikir, mulai poles-poles rumah dinas dan kantor tak ada habisnya. Rakyat digerus taat bayar pajak. Janji manis, tak habis-habis,” kata Elfenda Ananda kepada orbitdigitaldaily.com, Selasa (27/12/2022).
Elfenda Ananda mengatakan Edy Rahmayadi juga menggelontorkan anggaran rehabilitasi tahap pertama dan kedua kantor Gubsu mencapai Rp106 miliar. Disusul lagi anggaran pemeliharaan Rumah Dinas Gubsu sebesar Rp3,6 miliar. Padahal masyarakat disuruh hemat.
“Masyarakat merasa heboh, di tengah refocusing anggaran dampak pandemi Covid-19, tetapi Pemprov Sumut justeru kesempatan kucurkan anggaran hingga ratusan miliar. Aneh memang, di satu sisi rakyat disuruh hemat namun sisi lain mempercantik kantor jalan terus,” ungkapnya seperti mewakili keluhan masyarakat Sumut.
Dijelaskan Elfenda, masyarakat yang taat bayar pajak merasa dibohongi karena disuruh ikat pinggang tapi pemerintahnya royal, kelas tinggi. Begitu juga anggaran tahun 2021 lalu, Pemprovsu lebih peduli urusan internal saja.
“Urusan rakyat justeru terabaikan dan terkesan hanya janji manis dan tak pernah terealisasi misalnya proyek infrastruktur, menjadikan Sumut bermartabat dan sebagainya. Belum lagi kasus kehilangan uang tunai sebesar Rp1,8 miliar. Hal ini menunjukkan lemahnya sistem tata kelola keuangan,” terang Elfenda.
Janji Manis
Sisi lain yang mengiris hati warga Sumut yaitu pendapatan daerah tidak meningkat dibanding tahun sebelumnya. Diketahui PAD 2019 mencapai Rp15 triliun, sekarang hanya Rp12,4 triliun. Ketidakmampuan mendongkrak pendapatan daerah menunjukkan kelemahan setiap OPD menggali potensi pendapatan daerah yang seharusnya bertumbuh, sebaliknya malah menciut.
“Pembelian asset Medan Club dan moles kantor kado buruk bagi rakyat Sumatera Utara di tengah politik anggaran pembangunan infrastruktur. Edy harusnya memastikan kualitas jalan provinsi semakin baik bukan memperluas atau mempercantik kantor saja,” ujar Elfenda.
Menurutnya, alasan Pemprov Sumut membeli asset Medan Club untuk mempermudah layanan masyarakat itu patut dipertanyakan skala prioritas dan patut diuji pernyataan yang sering dilontarkan Gubernur Edy.
“Kesannya sulit diukur. Sebab, cukup banyak belum dapat diwujudkan pasangan Edy – Ijek, tag line ‘Sumut bermartabat’ banyak janji-janji manis. Misalnya membangun sarana olah raga di sekitar Bandara Kualanamu International Airport hingga saat ini diduga mangkrak dan sarang pundi-pundi bagi kelompok tertentu,” ungkapnya.
Kemudian, janji manis infrastruktur 450 Km jalan rusak, diduga sumber dananya tidak jelas Rp2,7 triliun. Kini menuai kontroversi padahal Groundbreaking 27 Juni 2022 lalu di Desa Suka Makmur, Kecamatan Kutalimbaru – Deli Serdang, tanda dimulainya proyek.
“Bisa dilihat wujudnya seperti apa sekarang. Tentunya semua proses harus dibuka luas. Apa alasan prioritas pembangunan dan kenapa harus dibeli, bagaimana ketersedian uang dan tim yang terlibat. Mirisnya, kenapa disaat memperbaiki jalan rusak tetapi harus mengutamakan pembelian lahan. Banyak keperluan lain lebih mendesak dibandingkan poles-poles,” tandasnya.
Plt Kepala Biro Umum Setdaprov Sumut Zulkifli saat dikonfirmasi lewat sambungan seluler 0823 6151 3XXX dan Kadis Kominfo Ilyas Sitorus belum bersedia memberikan jawaban guna perimbangan berita.
Reporter : Toni Hutagalung
