Kadis PMPTSP Labuhanbatu Dijatuhi Sanksi Disiplin Sedang Oleh KASN

LABUHANBATU – Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) meminta Bupati Labuhanbatu H Andi Suhaimi Dalimunthe ST MT untuk menjatuhkan hukuman sanksi disiplin sedang kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Faizal Amri Siregar ST atas pelanggaran netralitas ASN.

Hal itu tertuang dalam rekomendasi Komisi ASN nomor R-1650/KASN/6/2020 tanggal 8 Juni 2020 perihal pelanggaran netarlitas ASN atas nama Faizal Amri Siregar ST.

Dalam rekomendasi itu, Komisi ASN menyatakan bahwa, berdasarkan Ketua Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Labuhanbatu nomor S-038/K.BAWASLU-Prov SU-07/PM.06.02/05/2020 tanggal 21 Mei 2020 tentang penerusan pelanggaran hukum lainnya dan kajian dugaan pelanggaran nomor 001/TM/PB/Kab/02.15/V/2020 tanggal 21 Mei 2020, diperoleh informasi bahwa Faizal Amri Siregar ST, ASN dengan jabatan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kabupaten Labuhanbatu terbukti melakukan pelanggaran netralitas ASN.

Adapun bentuk pelanggaran itu yakni, melakukan sosialisasi dan mendeklarasikan diri sebagai Cawabup Kabupaten Labuhanbatu tahun 2020 dengan memasang alat peraga sosialisasi (APS) berupa baliho, billboard, spanduk dan poster di beberapa jalan dan tempat di lingkungan Kabupaten Labuhanbatu dan menghadiri konferensi pers deklarasi pasangan Cabup/Cawabup yang diusung Partai Golkar atas nama Andi Suhaimi Dalimunthe dan Faizal Amri Siregar di kantor DPD Partai Golkar Kabupaten Labuhanbatu.

Menurut surat yang ditandatangani Wakil Ketua Komisi ASN Tasdik Kinanto itu, peraturan terkait netralitas ASN dan nilai dasar, kode etik dan kode perilaku ASN dan disiplin PNS antara lain, undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang ASN, PP 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS, PP nomor 42 tahun 2004 tentang pembinaan jiwa korps dan kode etik perilaku PNS.

Sehubungan dengan surat Ketua Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Komisi ASN merekomendasikan kepada Bupati Labuhanbatu sebagai pejabat pembinaan kepegawaian untuk memberikan sanksi hukuman disiplin sedang kepada ASN atas nama Faizal Amri Siregar ST, NIP 19701120 199602 1 002 jabatan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu yang pelaksanaannya mengacu kepada PP 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS, tulis Komisi ASN dalam surat itu.

Komisi ASN meminta agar rekomendasi itu segera dilaksanakan dan dilaporkan pelaksanaan tindak lanjutnya kepada KASN dalam waktu paling lambat 14 hari sejak diterimanya rekomendasi.

Berdasarkan pasal 33 ayat (1)  Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang tidak ditindaklanjuti sebagaimana dimaksud pada pasal 32 ayat (3), KASN merekomendasikan kepada Presiden untuk menjatuhkan sanksi terhadap pejabat pembinaan kepegawaian dan pejabat yang berwenang yang melanggar sistem Merit dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Data pelanggaran netralitas ASN atas nama Faizal Amri Siregar ST, NIP 19701120 199602 1 002 akan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) sehingga pelayanan kepegawaian dalam Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) akan tertunda sampai dengan dilaksanakannya rekomendasi Komisi ASN.

Ketua Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Makmur Munthe saat dikonfirmasi diruang kerjanya Selasa (30/6/2020) membenarkan ihwal rekomendasi Komisi ASN tersebut.

“Iya benar. Rekomendasinya sudah turun ke Pemkab Labuhanbatu dan ditembuskan ke kita. Untuk tindaklanjutnya silahkan tanya ke Pemkab Labuhanbatu,” ujar Makmur.

Kepala BKPP Pemkab Labuhanbatu Drs Zainuddin Siregar saat ditemui, Rabu (1/08/2020), membenarkan surat rekomendasi itu dan menerangkan rekomendasi tersebut sedang dalam proses. “Iya. Sedang diproses,” jawab Zainuddin.

Reporter: Robert Simatupang