Kalangan DPRD Karo Nilai Pemkab dan GTPP Belum Maksimal Menangani Covid-19

oleh -94 views

TANAH KARO Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karo kembali melontarkan sorotan penanganan Covid-19 di Kabupaten Karo. Pemkab Karo dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 dinilai masih tangung-tanggung dalam penanggulangan wabah menakutkan ini.

Kita menganggap pemerintah masih lamban dalam mengatasi penyebaran virus yang kini cukup merebak di daerah itu. Sampai saat ini, sudah ada 33 orang terkonfirmasi positif Covid-19 yang dirawat di sejumlah rumah sakit di Kabupaten Karo.

Hal itu diungkapkan Firman Firdaus Sitepu, SH kepada wartawan di sela mengikuti rapat di Gedung DPRD Karo, Jalan Veteran Kabanjahe, Rabu sore (15/7/2020).

“Selama ini, kami menilai kinerja pihak eksekutif masih tergolong lamban dan gerakannya terkesan sporadis dan sepotong-sepotong. Soal penanganan yang sepotong-potong, ia menilai Pemkab Karo dan GTPP Covid-19 seharusnya tidak berfokus pada masalah di hulu saja. Melainkan masalah-masalah di hilir yang sampai saat ini dianggapnya kurang diperhatikkan.

“Pasalnya, ketika daerah kita sudah berada di zona merah dan terpapar konfirmasi positif terus bertambah, dari sebelumnya 8 positif, seketika melonjak tajam menjadi 18, hanya selang beberapa hari saja, bertambah lagi, sehingga jumlah sudah mencapai 20 orang terkonfirmasi positif. Selanjutnya menjadi 22, naik ke 28, terus naik lagi ke 30, sekarang sudah mencapai 33 orang terkonfirmasi positif hanya dalam selang beberapa hari saja. Diprediksi angka ini masih terus akan bertambah. Disaat seperti ini, kita butuh gerakan secara konkret baik dari pemerintah maupun dari seluruh unsur elemen masyarakat,” kata Firdaus Sitepu.

“Jangan hanya fokus pada Dinas Kesehatan, tetapi pencegahan di hilirnya tidak diperhatikan, tentunya untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona juga sulit direalisasikan,” ujarnya.

Artinya, sambung Wakil Ketua Komisi C itu, peningkatan jumlah yang terpapar semakin meresahkan itu memberi pesan kepada kita semua, bahwa ini semakin berbahaya. Namun anehnya, banyak pihak-pihak yang justru mulai mengabaikan protokol kesehatan Covid-19. Ini harus disikapi dengan serius dan kerja keras oleh Pemkab Karo maupun Tim Gugus Tugas, tegasnya.

Politisi dari Partai Golkar ini menyebutkan, pada rapat gabungan komisi DPRD kemarin kami sempat meminta perencanaan penanganan Covid-19 di Kabupaten Karo, karena mengingat yang positif dan yang di isolasi semakin meningkat tajam. Ini program yang luar biasa paling tidak perencanannya harus matang, sehingga penangannannya bisa dilakukan secara efektif dan efisien, katanya.

Kita sedang berlomba dengan waktu, pergunakan anggaran refocusing dengan tepat sasaran, efesien dan akuntabel, karena saat ini kita sedang fokus penanganan Covid-19. Dengan harapan tren perkembangan kasus Covid-19 bisa turun termasuk pentingnya tindakan terhadap masyarakat yang tidak memperhatikan protokol kesehatan harus semakin jelas dan tegas, pungkasnya.

“Ketika ini tidak memiliki perencanaan yang jelas dan sekenario yang jelas dan terukur tentunya akan berdampak kepada biaya, sementara dana Covid -19 ini kita nyisir, termasuk anggaran yang ada di DPRD juga turut di sisir untuk Covid. “Kalau sampai tahap kedua dana ini habis kemudian kasus Covid-19 ini tidak usai, mau cari dana dari mana, apa mau dibiarkan begitu saja persoalan ini,” pungkasnya.


Reporter : Daniel Manik.