HeadlineHukum & Kriminal

Kasus Kontrak Kerja Rp3,2 M, Sihar Sitorus Dilapor PT CBF ke Polda Sumut

Medan-ORBIT: Suriadin Noernikmat, General Manager PT Citra Bintang Familindo (PT CBF) melalui kuasa hukumnya T Nasrullah, Senin (25/6/2018) siang, resmi melaporkan Direktur Utama PT Damai Jaya Lestari (DJL), Sabar Ganda Sitorus dan Direkturnya, Sihar Pangihutan Hamonangan Sitorus ke Polda Sumatera Utara.

Sesuai laporan yang tertuang dalam surat bukti lapor Nomor: STTLP/712/VI/2018/SKPT”II”, Sabar dan Sihar dilaporkan Suriadin, terkait kasus dugaan tidak pidana penipuan dan atau penggelapan dan perbuatan tidak menyenangkan.

“Kehadiran saya ke Polda Sumut untuk kepentingan klien saya PT Citra Bintang Familindo yang melaporkan PT Damai Jaya Lestari yakni Direktur Utamanya Sabar Ganda Sitorus dan Direkturnya Sihar Sitorus. Kenapa kita laporkan? Pertama, ada tindak pidana penipuan dan penggelapan. Perbuatannya, klien saya adalah pemilik kapal telah menandatangani kontrak dengan PT DJL untuk jangka waktu setahun penyewaan kapal,” ungkap Nasrullah saat berbincang dengan Orbitdigitaldaily.com, Senin (25/6/2018) malam.

Secara gamblang dijelaskannya, kontrak itu tidak boleh dibatalkan dengan alasan apapun. Oleh karena itu, kliennya telah terikat kontrak, dan disepakati kapalnya itu tidak boleh disewakan kepada siapapun dalam setahun. Dengan adanya komitmen itu, Nasrullah mengaku kliennya pun percaya sepenuhnya kontrak itu akan dipenuhi.

Dalam kontrak itu, kata Nasrullah, disebutkan ada sewa sebesar Rp980 juta/bulan. Ditambah lagi dengan biaya 100 persen sebagai uang jaminan.

Surat bukti lapor Nomor: STTLP/712/VI/2018/SKPT”II” ke Polda Sumut. Ist

“Klien saya sudah membuat untuk kedua tagihan tersebut. Baru dibayar satu tagihan, yang jaminannya tidak dibayar. Itu untuk periode Februari. Kemudian periode Maret, April, Mei, dan Juni, sampai sekarang tidak dibayar. Padahal di dalam kontrak dinyatakan, dia (PT DJL) harus membayar 3 hari setelah tagihan diterima. Ini tagihan sudah dilakukan. Tidak ada respon sama sekali. Dikirim surat pertama untuk dikonfirmasi, tidak dijawab. Kemudian dikirim surat kedua, jangankan dibayar, dijawabpun tidak sama sekali sampai saat ini,” ungkapnya.

Kemudian, kliennya mencoba mencari tahu perihal ini. Ternyata, di PT DJL itu ada instruksi yang disampaikan via telepon oleh Sihar Sitorus. Diinstruksikan kepada manajemen PT DJL untuk menghentikan kerjasama dengan PT CBF.

Dalam memo rahasia yang kita peroleh, yang disampaikan telepon oleh Sihar Sitorus ke pak Deni Manalu berisi pesan khusus.

“Pemberi berita adalah Sihar Sitorus kepada Deni Manalu, Kasi Pembelian melalui telepon. Agak gak bisa terbaca memang surat ini, namun teleponnya 12 April 2018 pukul 15.50 WIB yang menginstruksikan bahwa tidak diperbolehkan untuk mensuplai BBM solar dari PT CBF dan dilanjutkan lagi ke PT Sumatra Patro Niaga (SPN). Sama halnya dengan kontrak kapal semua dihentikan,” terangnya.

Dirinya melihat, ini perbuatan yang semena-mena. Pihak manajemen yang ada di sana merasa tertekan dengan apa yang disampaikan Sihar Sitorus. Artinya apa, pihak PT DJL tidak mau membayar dan tidak mau menjawab surat mereka.

“Kemudian klien kami, berkoordinasi dengan saya untuk mengambil langkah hukum. Saya melihat, perbuatan yang dilakukan oleh Pak Sihar ini jelas pidana, perbuatan tidak menyenangkan. Ada tekanan kepada pihak pengurus yang tidak jelas alasannya. Kok disuruh tidak bayar dan hentikan, padahal kontrak mengatakan tidak boleh diberhentikan atau tidak boleh dibatalkan,” sesalnya.

Terhitung sampai 4 Juni 2018, kerugian yang dialami kliennya lebih kurang sebesar Rp3,2 miliar. Ditambah sekarang sudah akhir Juni, paling tidak jumlah kerugian itu sudah mencapai Rp4 miliar lebih.

“Cuma saya belum bisa menghitung karena saya belum melihat jatuh temponya. Tapi kerugian sampai 4 Juni 2018 sebesar Rp3,2 miliar sebagaimana yang kami laporkan di Polda Sumut tadi,” bebernya.

Kalau penyelesaiannya dilakukan pihak PT DJL sebelum dibuat laporan polisi, tentu hal ini mengacu kepada nilai kontrak. Tapi sekarang setelah dibuat laporan polisi, kliennya sudah mengeluarkan untuk biaya lawyer dan biaya operasional lainnya.

“Kita tidak hanya berbicara angka Rp3,2 miliar. Karena angka ini sampai 4 Juni. Kita berbicara kontrak setahun. Hanya ada dua pilihan, bayar kontrak setahun atau manfaatkan. Karena dia sudah sewa kapal selama setahun. Gunakan kapal kita sebaik mungkin. Jangan sewa masih terikat, digantungkan, tidak digunakan, kita nanti bawa kapal atau sewakan ke orang lain nanti dianggap wanprestasi. Jadi kita terkatung-katung ini, gak jelas,” ucapnya.

Di akhir wawancara, Nasrullah meminta kepolisian bertindak adil dalam penegakan hukum, kepolisian bertindak objektif dalam persoalan hukum. Siapapun melanggar hukum harus ditindak,tidak pandang bulu siapapun pelaku kejahatan dan tidak peduli siapa dia.

“Kepolisian bertindak adil dalam penegakan hukum, kepolisian bertindak objektif dalam persoalan hukum. Siapapun melanggar hukum harus ditindak, tidak pandang bulu siapapun pelaku kejahatan dan tidak peduli siapa dia, termasuk Pak Sihar,” ungkapnya. Or-10

Komentar Facebook
Menampilkan Lebih Banyak

Artikel Terkait

Back to top button