Kekusutan Siasat Berpolitik jadi Penyebab Konflik Internal yang Berimbas Perpecahan Partai

oleh -146 views


Oleh: Ibrahim Rahmad Siregar

DALAM teori politik modern, partai politik (Parpol) merupakan salah satu pilar demokrasi terpenting. Orang tidak mungkin membayangkan demokrasi tanpa Parpol. Jika suatu negara yang menyebut dirinya memakai sistem demokrasi, tetapi tanpa Parpol atau hanya dengan partai tunggal, maka publik dunia akan mencibirkannya sebagai sesuatu yang absurd (di luar nalar).

Perpecahan politik bukanlah fenomena baru di negeri ini. Jauh di abad yang lalu, tiga ideologi politik besar: Islam, marxisme, dan nasionalisme, semuanya pernah dilanda sengketa oleh berbagai sebab: perbedaan dalam menafsiran ideologi yang dianut atau karena perbedaan kepentingan sesaat.

Perpecahan di dalam tubuh partai politik rata-rata sudah pernah dialami oleh Parpol yang ada di negeri ini, baik menimpa partai besar maupun menengah.

Seperti kita ketahui perpecahan pernah menimpa PPP, Golkar maupun PDI-Perjuangan yang menyebabkan terjadinya dualisme kepemimpinan. Dan pada waktunya, partai tersebut dapat menyelesaikan polemiknya masing-masing. Sementara untuk yang terbaru, perpecahan menimpa PAN pula.

Perpecahan yang menimpa partai politik tidak hanya melanda pada tingkat nasional saja, melainkan sampai ke tingkat daerah. Baik itu provinsi maupun kabupaten/kota.

Kabar terbaru, Parpol yang mengalami perpecahan hingga melahirkan dualisme kepemimpinan kini telah menimpa Partai Golkar di tingkat Kabupaten Deliserdang.

Hal ini terjadi ketika Musyawarah Daerah (Musda) Ke-X Partai Golkar Deliserdang yang dilaksanakan Sabtu, 12 September 2020 di gedung Cadika Pemkab Deliserdang.

Pada Musda tersebut pimpinan sidang menyatakan bahwa Tengku Akhmad Tala’a terpilih secara aklamasi menjadi Ketua DPD Partai Golkar Deliserdang.

Namun di saat bersamaan, ada beberapa pihak yang tidak bisa menerima secara legowo dan membuat Musda tandingan yang dilaksanakan di Hotel Wing. Di sana, Thomas Darwin Sembiring terpilih sebagai ketua secara aklamasi di mana peserta musyawarah meliputi tim pendukung Thomas Darwin Sembiring dengan pimpinan sidang Zul Amri yang merupakan Ketua Steering Comite.

Akhirnya DPD Partai Golkar Kabupaten Deli Serdang melahirkan dualisme kepemimpinan.

POLEMIK KEKUASAAN

Tentang perebutan kekuasaan, Nietszche pernah mengatakan bahwa dalam diri manusia sudah terkandung kehendak untuk berkuasa atau der wille zur macht.

Kehendak untuk berkuasa ini dilihat sebagai hakikat manusia. Sejalan dengan Nietzsche, Machiavelli menegaskan bahwa untuk mencapai kekuasaan itu, manusia rela menghalalkan segala cara baik positif maupun negatif.

Inilah yang disebutnya dengan politik menghalalkan segala cara.

Jika kita merujuk ke pendapat Machiaveli bahwa untuk mencapai suatu tujuan dapat menghalalkan segala cara, sudah umum kita ketahui bahwasanya pratek perpolitikan di negeri ini banyak menggunakan cara tersebut; money politik, perbuatan curang, saling sikut-menyikut sesama anggota partai guna menghamba pada kekuasaan dan tercapainya suatu tujuan tersebut. Dengan harapan apabila telah tercapainya tujuan tersebut, meski dengan caranya negatif tapi setelah tercapai dapat memberikan hal positif.

Namun, pada pengaplikasiannya harapan itu sangat jauh dari yang diharapkan. Seperti sudah kodratnya, bahwa apa yang kita tanam maka itulah yang kita tuai.

Apabila kita mencapainya dengan cara yang baik maka baik pula lah yang dihasilkan dan kebalikannya, apabila kita mencapainya dengan cara buruk maka buruk pulalah yang dihasilkan.

Sebagai perbandingannya jika kita melihat Pemilu 2019 yang lalu, tidak sedikit yang kita temui Caleg dalam memperoleh suara melakukan perbuatan yang curang seperti money politik. Dan tentunya juga sudah dibuktikan, hanya saja yang jadi permasalahannya penegakan hukum terhadap pelanggaran Pemilu yang kurang tegas, terang saja ini mengarah pada Bawaslu sebagai lembaga pengawasnya.

Sebagai contoh kasus, masih kita menilisik Partai Golkar Deliserdang karena nantinya ada kaitannya dengan perpecahan yang menimpa Partai Golkar Deliserdang.

Seperti yang dilansir dalam surat kabar Harian SIB, Senin (13/5/2019) yang mewartakan soal dua Caleg Golkar dari Dapil 4 Deliserdang, yaitu Ernawati Sitepu dan Murni melaporkan Zul Amri ke Bawaslu Deli Serdang. Tentunya ini sebagai pemicu konflik di internal pada partai tersebut.

Singkat cerita, laporan tersebut tidak ditanggapi. Sebagai pertimbangan Zul Amri menjabat kembali menjadi anggota DPRD Kabupaten Deliserdang dari Partai Golkar.

Lambatlaun berjalan, kembali datang konflik internal dalam partai tersebut, dengan membuat Musda tandingan dan kembali melibatkan Zul Amri di dalamnya.

Meninjau polemik dari cerita tersebut dapat kita tarik kesimpulan, bahwa kebohongan pertama akan melahirkan kebohongan selanjutnya. Kasak-kusuk semakin terjadi demi menentukan strategi politik siapa yang terbaik.

Segala sesuatu yang dimulai dengan cara yang salah, tentunya menghasilkan pribadi yang salah pula

Alhasil, dikarenakan partai tersebut telah memenangkan kader yang curang, selanjutnya kader tersebut menciptakan perpecahan di tubuh partai di tempatnya berada.

Sebagaimana polemik yang menimpa Partai Golkar Kabupaten Deliserdang, tentunya ini terjadi karena kekusutan siasat dalam berpolitik, yang disebabkan oleh konflik internal dan politik kotor yang dilakukan oleh kader tersebut.

Hal yang menarik pada permasalahan ini ialah, apabila nantinya polemik ini telah diselesaikan dan disepakati salah satu menjadi ketua, baik itu T. Akhmad Thala’a maupun Thomas Darwin Sembiring, sudah sewajarnya kader-kader nakal yang melakukan kasak-kusuk sehingga terjadinya perpecahan dalam tubuh organisasi akan mendapatkan sanksi. Dan tidak menutup kemungkinan pula ada yang berpindah haluan.

Jika kita bertanya, bukankah menang kalah hal yang biasa?

Mengapa pula ada alasan kader yang tidak mendukung dikenakan sanksi?

Jika kita merujuk kembali pada permasalahan tersebut, mungkin berbeda konteks karena pada kasus ini tiada menang dan kalah melainkan kedua-duanya mengklaim dirinyalah pemenangnya.

Tentunya ini menjadi polemik yang harus segera diselesaikan dan langsung dilegitimasi.

Karena jika kita mengetahui teori kekacauan atau yang sering dikenal dengan istilah Butterfly Effect yaitu yang dimana menurut Edward Norton Lorenz kepakan sayap kupu-kupu di hutan belantara Brasil secara teori dapat menghasilkan tornado di Texas beberapa bulan kemudian, dengan kata lain hal-hal kecil yang menuntut sebuah konsekuensi besar.

Seyogianya dalam syahwat berpolitik tentulah sudah mengenal istilah, tiada kawan dan lawan yang abadi, yang ada kepentingan abadi. (*)

Penulis adalah mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) UISU