Pengurus PGRI Aceh Singkil selalu hadir dan menoreh berbagai prestasi selama perjalanannya, dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir. PGRI Aceh Singkil terpilih sebagai penyandang prediket terbaik di tingkat nasional dalam bidang manajemen keuangan.
Selain itu, kedisiplinan PGRI Aceh Singkil dalam membayar uang iuran anggota setiap bulannya juga mendapat acungan jempol oleh Pengurus Besar (PB) PGRI maupun PGRI Provinsi. Serta mampu melunasi iuran yang sempat ditinggalkan Pengurus PGRI sebelumnya. PGRI Aceh Singkil sangat aktif dan intens mengikuti kegiatan-kegiatan PGRI di tingkat Provinsi maupun Nasional.
Pada Konferensi XXII PGRI Aceh Singkil Oktober 2020 lalu, Kepengurusan baru resmi terpilih Muhammad Najur untuk menakhodai PGRI Aceh Singkil masa bakti 2020-2025. Sebelum menakhodai PGRI periode kedua, kiprah M Najur juga mendapat acungan jempol para guru-guru, karena tetap selalu berpihak dan getol memperjuangkan hak-hak guru pada periode sebelumnya, yang dinilai termasuk berhasil. Sehingga pada Konferensi ke XXII M Najur terpilih kembali secara aklamasi.
Salah satu target PGRI ke depan merekrut guru dan tenaga kependidikan baik di bawah naungan Dinas Pendidikan Kebudayaan Aceh Singkil, Dinas Pendidikan Aceh, maupun yang berada di Kementerian Agama Kabupaten Aceh Singkil.
Kemudian diantaranya menargetkan pembangunan gedung PGRI Aceh Singkil yang selama ini belum pernah terealisasikan pembangunannya, dan dirasa sudah sangat mendesak kebutuhannya sebagai naungan wadah para guru-guru.
Dalam mewujudkan pembangunan kantor PGRI tersebut, tentu dilakukan bersama guru-guru Aceh Singkil secara patungan.
“Untuk pembangunan gedung ini, kita meminta kontribusi dan partisipasi para guru-guru sedikit demi sedikit, toh selama ini para guru sudah menikmati hasil perjuangan PGRI,” kata Najur yang mengajak para guru-guru untuk saling bahu-membahu mewujudkan cita-cita bersama memiliki gedung wadah PGRI sendiri.
Atas perjuangan bersama PGRI maka terbitlah Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan dosen. Dalam memperjuangkan undang-undang tersebut tidaklah semudah membalikkan telapak tangan, butuh waktu yang sangat panjang, sehingga dengan UU tersebut maka lahirlah tunjangan sertifikasi guru dan tunjangan nonsertifikasi (Tamsil), yang saat ini dapat dinikmati para guru-guru.
Fokus perjuangan PGRI Aceh Singkil, tidak hanya sebatas memperjuangkan kesejahteraan guru saja. Sebagai organisasi profesi, PGRI juga bertanggungjawab atas peningkatan kompetensi guru. “Alhamdulillah sejak kepengurusan ini terbentuk, setidaknya 4 (empat) kali dalam setahun mengadakan pelatihan terhadap guru,” tambahnya.
Sebagai mitra pemerintah PGRI sangat berkontribusi membantu Pemerintah Aceh Singkil dari sisi anggaran, biaya yang harus dikeluarkan untuk sekali pelatihan tidak kurang dari 500 juta rupiah, jika setahun 4 kali diadakan pelatihan berarti 2 milyar terjadi penghematan anggaran pemerintah.
Disamping itu PGRI Kabupaten Aceh Singkil juga sangat respek terhadap guru dan tenaga kependidikan yang tertimpa musibah, PGRI tetap berupaya memberikan bantuan berupa sumbangan sebagai wujud solidaritas. Kemudian PGRI juga selalu hadir mengadvokasi GTK Aceh Singkil yang tersandung hukum.
Terakhir PGRI tumbuh maju dan berkembang seiring adanya dukungan seluruh elemen guru yang tergabung dalam Rumah Besar PGRI Aceh Singkil serta pemerintah dan kerjasama antar lembaga demi memajukan anak bangsa menuju generasi yang cerdas, bersaing dan berakhlak mulia, sebut M Najur .
Reporter : Helmi
