Kunker ke Sumut, Jokowi Diminta Pantau Proyek Rp60 M Terlantar di Tapanuli Utara

Fasilitas bendungan Aek Sigeaon Sipoholon terlantar, proyek menelan anggaran 60 M lebih patut dikunjungi Presiden Jokowi. ORBIT/Jumpa P Manullang AMd

Tarutung-ORBIT: Rencana kunjungan Presiden RI Ir Joko Widodo (Jokowi) ke tiga lokasi di wilayah provinsi Sumatera Utara sore ini patut diapresiasi.

Namun kunjungan itu jangan hanya ke titik lokasi yang dianggap berhasil, tetapi juga ke daerah yang pembangunannya sangat memprihatinkan. Salahsatunya adalah Kabupaten Tapanuli Utara.

Menyikapi jadwal kunjungan Presiden Jokowi ke Sumatera Utara, lapisan masyarakat Taput berharap presiden agar sudi saksikan langsung keberhasilan dan kegagalan pembangunan di daerah itu.

Dihimpun dari masyarakat, kunjungan tersebut patutnya momen kunjungan dimanfaatkan koreksi pembangunan infrastruktur yang menelan anggaran puluhan miliar di Tapanuli Utara.

“Sepatutnya Bapak Presiden mau hadir dan langsung melihat permasalahan yang terjadi di Tapanuli Utara,” ungkap pemerhati pembangunan Tapanuli Utara, Bahari Simanjuntak SPt, Kamis (14/3/2019).

Seperti pembangunan bendung Aek Sigeaon diprediksi telah menelan anggaran pendapatan belanja negara sekitar Rp60 miliar lebih. Proyek bersumber APBN 2015, 2016 dan 2017 saat ini terlantar dan memprihatinkan.

Pantauan media Orbitdigitaldaily.com di lokasi, Kamis (14/3/2019), tepatnya di Desa Situmeang Hasundutan, Kecamatan Sipoholon, Tapanuli Utara Sumut, kondisi fasilitas bendung sangat mubazir.

Seperti fasilitas pagar pengaman sudah rusak yang diduga dicuri orang tidak bertanggung jawab demikian juga dengan rumah jaga terlihat jelas kabel jaringan listrik PT PLN terkelupas terkesan dibiarkan yang berpotensi menelan korban manusia.

Paling miris lagi pada ruang rumah jaga ditemukan alat kontrasepsi bekas yang diduga milik pasangan yang suka memadu kasih di lokasi itu.

Selain itu, terpantau dingding bendung beton struktur K175 proyek 60 M sudah ambruk memanjang yang diduga pengerjaan asal-asalan.

Dihubungi lewat telepon seluler, beberapa pejabat di Sumatera Utara yang berhubungan dengan pembangunan bendung tersebut tidak satu pun berhasil memberi keterangan penanganan proyek terlantar itu.

Seperti Ir Anggiat Rajagukguk MM Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tapanuli Utara, Amir Hasan kepala UPT Sumber Daya Alam Batang Toru Dinas SDA Provinsi Sumut dan Jinto Lumbanbatu ST salah satu pejabat BWS Sumut II.

Telepon seluler saat dihubungi masuk dan berbunyi terkesan enggan mengangkat yang kemungkinan disibukkan dengan jadwal hadirnya presiden yang juga sebagai Capres nomor 1. Od-Jum