Medan

Kutip Denda Rp2.000/Jam, Kemenristek Dikti Diminta Tinjau Polmed

Medan-ORBIT: Pendidikan adalah upaya untuk membentuk pribadi yang berilmu pengetahuan, berwawasan luas serta berkarakter.

Memang tidak dipungkiri pendidikan merupakan alat yang dapat meningkatkan kualitas hidup dan jaminan untuk dapat hidup dan berinteraksi dalam percaturan global. Sehingga banyak orang berjuang sekeras tenaga untuk mendapat pendidikan lebih baik.

Namun, sepertinya pendidikan di Indonesia telah terjebak dalam suatu sistem kapitalisme yang oleh oknum tertentu, pendidikan dijadikan sebagai ajang bisnis untuk memperkaya diri.

Salah satu contoh Politeknik Negeri Medan (Polmed) dinilai membuat peraturan bagi mahasiswa yang terlambat masuk ruangan diberikan hukuman kompensasi berupa bekerja dan menyetor uang Rp2.000 per jam.

Hal itu membuat masyarakat Sumatera Utara mempertanyakan kebijakan yang diberlakukan Direktur Politeknik Negeri Medan itu. yang diatur dalam Peraturan Direktur Politeknik Negeri Medan Nomor : 518/PL5/AK/2016, tentang Peraturan Akademik Politeknik Negeri Medan.

Osril Limbong, direktur Sumut Institute Kamis (27/9/2018),menyebutkan supaya indikasi korupsi yang dilakukan petinggi Politeknik Negeri Medan, segera ditanggapi Kemenenterian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) dan penegak hukum lainnya.

Karena kebijakan tersebut dinilai tidak punya dasar hukum yang kuat karena pendidikan Tinggi di Indonesia sudah diatur sesuai dengan peraturan Permendikbud nomor 55 Tahun 2013 yang terjadi perubahan Permen no 73 Tahun 2013 dalam sistem Uang Kuliah Tunggal (UKT) untuk meringankan beban mahasiswa terhadap pembiayaan pendidikan.

“Sepertinya kutipan-kutipan itu tidak masuk ke kas Negara misalnya PNBP kah, atau sejenisnya?. Padahal pemerintah sudah menerapkan sistem UKT, artinya mahasiswa hanya membayar uang kuliah setiap awal semester, tidak ada kutipan lain,”terang Osril.

Lalu tambah Osril jika kebijakan ini terus dibiarkan maka pendidikan Indonesia jelas sudah terjebak dalam praktek pendidikan kapitalisme yaitu sistem dagang dimana harga barang dan kebijakan pasar ditentukan oleh para pemilik modal untuk meraup keuntungan pribadi.

Dalam sistem kapitalisme ini kata Osril, pemerintah tidak dapat melakukan intervensi pasar demi keuntungan bersama, melainkan hanya untuk kepentingan-kepentingan pribadi.

Sehingga permasalahan dalam mutu atau kualitas pendidikan, output atau keluaran yang tidak sesuai dengan yang diharapkan, bahkan hingga permasalahan pemerataan pendidikan sampai sekarangpun  belum dapat terselesaikan.

“Makanya dengan adanya kasus-kasus seperti Politeknik Negeri Medan. Diminta supaya Menristekdikti segera turun ke Medan, dan meninjau kebijakan Direktur Poiteknik tersebut, “tegas Osril.

Saat dipertanyakan kepada Kepala jurusan Teknik Sipil Ir Samsudin Silaen MT, terkait tujuan kutipan tersebut. Dia (Samsudin-red) hanya menyebutkan membentuk mahasiswa supaya berdisplin.

“Dana tersebut kita gunakan untuk kegiatan-kegiatan kemahasiswaan, termasuk jika ada bola lampu yang yang rusak di kelas kita ambil dana dari kompensasi dan lain-lain,”terang Samsudin.

Peraturan tersebut diatur secara resmi dari Direktur, dan berlaku bagi seluruh mahasiwa Politeknik yang berjumlah 6000 mahasiswa saat ini.

Sebelumnya, hal ini terungkap adanya keluhan mahasiswa karena menilai sistem denda kompensasi sangat memberatkan sebab sudah hampir jutaan rupiah kutipan yang diraup dari setiap mahasiswa karena peraturan kompensasi tersebut. Om-Tas

Komentar Facebook

Artikel Terkait

1 Komentar