Medan

Langgar UU ASN, Sekretaris Disdik Sumut Rifai Tanjung Terancam Diberhentikan

Buntut Beredarnya Video Minta UPT Dukung Djoss

Medan-ORBIT: Beredarnya rekaman video yang diduga Sekretaris Dinas Pendidikan (Disdik) Sumut Rifai Bakri Tanjung meminta dukungan kepada Unit Pelaksana Teknis (UPT) untuk memenangkan pasangan Djarot-Sihar dalam pemilihan Gubernur Sumut dinilai melanggar undang-undang disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan terancam diberhentikan sementara.

 

Video yang berdurasi 2 menit 18 detik tersebut, beredar luas di kalangan media. Dalam pertemuan yang diduga dipimpin Rifai Bakri Tanjung bersama seluruh UPT se-Sumut meminta semua UPT Dinas Pendidikan memenangkan pasangan Djarot-Sihar menjadi gubernur dan wakil gubernur.

Dan satu pasangan lain di Kabupaten Batubara, Zahir-Oky Iqbal Frima sebagai bupati dan wakil bupati Batubara.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi E DPRD Sumut, Reki Nelson Barus mengatakan, Rifai sudah melangggar Undang-Undang ASN Nomor 4 tahun 2004 pasal 2 huruf F tentang ASN yang tidak boleh berpihak dari segala pengaruh manapun. Dan tidak memihak kepada kepentingan apapun.

“PP Nomor 53 tentang disiplin PNS, jika terbukti tidak netral akan langsung diberhentikan sementara dan ASN tersebut bisa di panggil langsung oleh Bawaslu melalui UU Nomor 10 tahun 2016,” ucap Reki, Senin (7/5/2018).

Begitupun, pihaknya akan melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk melakukan pemanggilan terhadap Rifai terkait beredarnya video yang meminta setiap UPT memenangkan salah satu calon Gubsu.

Baca Juga: Beredar Rekaman Video Sekretaris Disdik Sumut Rifai Tanjung Minta UPT Kompak Dukung Djoss

“Kita akan jadwalkan RDP untuk memanggil Rifai terkait ini. Karena ini sudah salah, dia sudah melanggar undang-undang ASN, setiap PNS dilarang terlibat dalam politik dan Pilkada. Gubernur harus memberikan sanksi, dan Bawaslu juga harus berikan sanksi. Jadi, ini akan kita tindaklanjuti dan kita bahas dalam RDP kita,” jelasnya tegas.

Surat edaran menteri PAN-RB Nomor B/71/M.SM.00.00/2017 membuat 7 larangan kepada PNS/ASN terkait Pilkada, Pemilu Legislatif, Pilpres. Salah satunya netralitas adalah bebas dari pengaruh politik berpihak/mempengaruhi terhadap calon tertentu, dan  surat edaran ini juga sampai kepada eselon satu.

“Maka dari itu, kita minta Gubsu untuk memberikan sanksi dan Rifai bisa di berhentikan sementara,” pungkasnya.

Rifai Bakri Tanjung saat dikonfirmasi terkesan santai menanggapi beredarnya video yang menyeret namanya itu. Kepada Harian Orbit, Senin (6/5/2018) Rifai dengan tegas mengatakan video rekaman itu tidak benar.

Baca Juga: Video Sekretaris Disdik Sumut Ajak Bawahan Menangkan Djarot-Sihar, Rifai Bakri Tanjung: Ketemu Dulu Kita Tulang

“Apa itu tulang (paman)?. Soal rekaman itu tidak benar. Itu sengaja dibuat-buat orang,” kata Rifai Tanjung saat dihubungi via selularnya.

Menurut dia, rekaman yang tersebar di medsos harus dimaklumi. Sebab namanya di pemerintahan itu sudah menjadi hal yang biasa apalagi untuk saling menjatuhkan.

Meski demikian, Rifai berjanji akan bertemu secepatnya dengan wartawan. “Begini tulang, saya kan masih di luar kota, Jakarta. Pulang dari sini (Jakarta-red) kita ketemulah,” ujar Rifai bertanya balik kepada wartawan soal jadwal. Or-11

Komentar Facebook

Artikel Terkait