LANGKAT | Kabupaten Langkat mencatatkan prestasi gemilang di tingkat provinsi. Kali ini, Langkat dianugerahi penghargaan sebagai Kabupaten/Kota terbaik dalam mempercepat perluasan akses keuangan daerah di tahun 2024.
Prestasi penghargaan diberikan dalam acara evaluasi program kerja dan capacity building Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) se-Sumatera Utara di Ballroom JW Marriott Hotel Medan, Rabu (4/12/2024).
Penjabat bupati Langkat, Faisal Hasrimy yang hadir menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas penghargaan yang diterima Langkat.
Menurutnya, penghargaan ini merupakan hasil kerja keras dan sinergi antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta dukungan penuh dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
“Terima kasih kepada OJK atas penghargaan yang diberikan kepada Kabupaten Langkat sebagai Kabupaten/Kota terbaik dalam mempercepat perluasan akses keuangan daerah tahun 2024,” ucapnya
“Prestasi ini tidak terlepas dari kerja sama seluruh OPD di Langkat. Semoga kolaborasi ini terus terjaga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ketus Faisal.
Dikethaui, acara yang diselenggarakan untuk mengevaluasi program kerja TPAKD diwilayah Sumatera Utara dan meningkatkan kapasitas serta sinergi antar-lembaga dalam mendukung perluasan akses keuangan daerah.
Sementara, Pj Sekretaris daerah provinsi Sumatera Utara, Muhammad Armand Effendy Pohan, menekankan pentingnya evaluasi ini untuk memastikan program yang dijalankan memberikan dampak optimal bagi masyarakat.
Evaluasi ini merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dapat memberikan dampak yang maksimal.
“TPAKD hadir untuk mengatasi hambatan akses keuangan di daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” jelas Armand.
Senada dengan itu, Ketua OJK Sumut, Khoirul Muttaqien menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan sektor keuangan.
“Kerja sama yang baik antara pemerintah dan sektor keuangan akan mempercepat perluasan akses keuangan dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. TPAKD memiliki peran strategis dalam mengatasi hambatan regulasi, infrastruktur, dan keterbatasan informasi,” ungkap Khoirul.
Reporter : Teguh
