MEDAN – Juru bicara tim reses DPRD Provinsi Sumatera Utara Ahmad Hadian, S.Pd. I mengungkapkan hasil kegiatan reses yang dilaksanakan sejak tanggal 13 sampai 18 Desember 2019. Ditemukan beberapa permasalahan buruknya infrastruktur jalan dan jembatan di daerah yang perlu ditindaklanjuti Pemprov Sumut sebagai pemangku kebijakan.
Minimnya anggaran Kabupaten / kota untuk pembangunan infrastruktur membuat anggota dewan harus mengusulkan agar gubernur sumatera utara melanjutkan kebijakan dana bantuan keuangan provinsi (BKP/ BDB) dalam APBD Provsu. Dalam pelaksanaannya tentu masukan-masukan tim reses perlu diakomodir sehingga pembangunan infrastruktur bisa ditampung Pemprovsu.
Tim reses Dapil Sumut V DPRD Provinsi Sumatera Utara menampung aspirasi warga Desa Tanjung Gading Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batubara, yang mengeluhkan adanya cafe maksiat berada di Desa Sipare-pare berbatasan Desa Tanjung Gading, kabarnya pelanggannya anak-anak Sekolah Menengah Pertama (SMP) hal itu akan merusak moral generasi anak bangsa.
Dihadapan Sidang Paripurna Dewan terhormat, Ahmad Hadian menyampaikan masukan bagi Pimpinan Dewan dan Gubernur Sumatera Utara untuk segera ditindaklanjuti dalam rangka perbaikan dan percepatan serta pemerataan pembangunan di Sumatera Utara dan khususnya Dapil Sumut V.
” Diantara permasalahan itu, tim reses berharap Pemkab/ Kota maupun Pemprovsu untuk lebih mensosialisasikan BPJS kesehatan sebab banyak masyarakat belum mengetahui program tersebut akibat minimnya sosialisasi kenaikan BPJS. Ruas Jalan provinsi yang berada di Desa Hutapadang Kecamatan Bandar Pasir Mandoge lebih tinggi dari rumah warga. Karena belum ada saluran atau drainase sehingga pada musim hujan akan banjir dan memasuki kedalam tumah warga,” kata Ahmad Hadian.
Selain itu, sangat memprihatinkan masalah kesenjangan sosial antara Guru swasta dengan Guru ASN sangat menyita perhatian sebab gaji honor Guru swasta sangat minim jauh dibawa gaji ASN karena honor guru swasta tergantung kemampuan keuangan yayasan. Sementara Guru ASN sudah cukup sejahtera sesuai pangkat dan golongan belum lagi dana sertifikasi. Besaran dana sertifikasi guru swasta maksimal hanya Rp 1.500.000/ bulan. Padahal Guru ASN mendapat honor bulanan dua kali lipat gaji.
” Untuk mengurangi kesenjangan sosial tersebut, Pemprov Sumut harus memberikan dana bantuan profesi bagi guru guru swasta sebagaimana dulu program ini dijalankan gubernur sebelumnya, “ucap Ahmad Hadian, S.Pd.
Politisi Partai PKS itu menyebutkan banyaknya masyarakat yang mengeluhkan penerima Program Keluarga Harapan (PKH) kurang tepat sasaran. Beberapa bantuan pemerintah yang tidak tepat sasaran seperti Program Indonesia Pintar (PIP) Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) dan bansos pangan, beras miskin (Raskin)
“Seharusnya ini menjadi perhatian Edy Rahmayadi untuk menekan Kepala Dinas Sosial Sumut untuk melakukan tindakan serius agar penerima yang tidak layak dihapuskan diberikan kepada yang layak. Warga penerima PKH harus diberikan tanda sehingga tidak terjadi kesalahpahaman antar warga, artinya pemerintah harus duduk bersama membahas persoalan tersebut,” ujarnya.
Selanjutnya, bantuan kapal dari Pemerintah Sumatera Utara untuk para nelayan yang terbuat dari fiber glass tidak layak pakai karena menurut para nelayan bantuan kapal tersebut sangat ringan. Jika dipakai berlayar maka kapal tersebut oleng dan membahayakan para nelayan. Jadi kalau memberi bantuan kepada masyarakat tidak asal-asalan.
Menyangkut hajat hidup orang banyak, Ahmad Hadian mendesak PTPN III di seputaran kebun Desa Ambalutu, Sungai Silo dan Desa Pulau Mandi agar menggulirkan dana CSR untuk masyarakat setempat. Sebab Camat Buntu Pane bersama beberapa kepala desa sudah mengusulkan dana CSR demi kesejahteraan rakyat.
Berikutnya, peredaran narkoba dikalangan generasi muda dan masyarakat umumnya semakin merajalela di Kabupaten Asahan, Batubara dan Kota Tanjungbalai. Dan keberadaan pukat harimau (Trawl) sangat meresahkan para nelayan agar diberantas aparat kepolisian.
” Pemprovsu bersama pihak kepolisian untuk memberantas habis peredaran narkoba yang kian merajalela dan pukat harimau, ” jelas politisi PKS itu.
Terakhir, ketua tim reses I DPRD Provsu sidang I, 2019-2020 Dapil V, Ebenejer Sitorus SE, wakil ketua Yahdi Khoir Harahap, Teyza Cimira Tisya sekretaris, anggota Sri Kumala, Mahyaruddin Salim, Syamsul Bahri Batubara, Ahmad Hadian, Armyn Simatupang, H Santoso dan Darwin S Ag MAP.
Reporter : Toni Hutagalung.
