Mediasi Alot BPODT Bersama Warga yang Klaim Lahan Hak Ulayat di Zona Otorita Danau Toba

BPODT saat menggelar diskusi dengan Mangatas Butarbutas Cs yang mengklaim lahan hak ulayat mereka masuk dalam Zona Otorita Kawasan Danau Toba. (orbitdigitaldaily.com/Diva Suwanda)

TOBA-Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) melalui Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) terus melakukan komunikasi kepada masyarakat terdampak pembangunan di atas Lahan Zona Otorita Toba, Kabupaten Toba, Sumatra Utara (Sumut), khususnya di Desa Pardamean Sibisa, Kecamatan Ajibata.

Diketahui BPODT melakukan mediasi dengan Mangatas Butarbutar Cs, yang mengklaim sebagai Pemegang Hak Ulayat (PHU) atas lahan mereka masuk dalam zona otorita.

Mediasi yang difasilitasi oleh Pemkab Toba itu dilakukan di The Kaldera Toba Nomadic Escape, Rabu (26/8/2020).

Dalam komunikasi itu, BPODT dan Mangatas Butarbutar membahas soal 28 bangunan mereka di lahan zona otorita. Lokasinya di Desa Pardamean Sibisa.

Dalam pertemuan yang cukup alot itu, BPODT menawarkan biaya pembersihan bangunan jika masyarakat mau menertibkannya sendiri.

Untuk bangunan non permanen, sejumlah Rp5 juta dan bangunan permanen Rp20 juta.

Sayangnya, mesti sudah dijelaskan secara persuasif masyarakat tetap bersikeras tidak mau menerimanya. Mereka tetap tidak sepakat dengan penawaran itu.

“Pemilik rumah (bangunan) tanpa izin, tidak bersedia mebongkar sendiri bangunannya. Walaupun sudah ditawarkan oleh BPODT,” ujar Sekretaris Daerah Kabupaten Toba Audy Murphy Sitorus.

Audy mengatakan, kelompok Mangatas Butarbutar bukan merupakan masyarakat yang tinggal di Pardamean Sibisa.

Lahan itu, kata Audy sudah diserahkan ke Jawatan Kehutanan (kini KLHK) pada 1952 lalu. “Prinsipnya pembangunan ini untuk kesejahteraan masyarakat,” ujar Audy.

Sementara itu, Mangatas mengatakan pihaknya keukeh menuntut ganti untung atas lahan hak ulayat.

Bahkan, Mangatas Cs kabarnya telah membawa masalah lahan hal ulayat tersebut ke ranah hukum. Tujuannya untuk membatalkan sertifikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL) yang diterbitkan Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) kepada BOPDT seluas 279 Ha.

Namun, dalam prosesnya, putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan tidak menerima semua gugatan yang dilayangkan kelompok Mangatas.

Begitupun, Mangatas melanjutkan perkara itu hingga tahapan kasasi.

“Tuntutan yang kami harapkan, kalau memang ini mau digunakan, bagaimana pemerintah menyelesaikannya. Kalau sesuai dokumen Amdal, di situ diperintahkan ganti untung, apabila masyarakat terdampak dan diberikan kompensasi yang layak,” ujarnya.

Di tempat yang sama, Direktur Keuangan, Umum dan Komunikasi Publik BPODT Bambang Cahyo Murdoko menjelaskan jika jauh sebelum mediasi, pihaknya sudah melakukan imbauan tertulis agar masyarakat menertibkan bangunannya sendiri.

Itu sudah dilakukan mulai 6 Juni 2019, 10 Juni 2019 hingga yang terakhir pada 11 Agustus 2020. Pihaknya juga sudah memberikan tenggat waktu sampai 21 Agustus 2020.

Bambang juga mengatakan pemerintah tidak bisa mengabulkan ganti untung lahan kepada masyarakat.

Karena akan bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional. Lantaran itu merupakan lahan milik negara.

Soal kompensasi bangunan, BPODT pun tidak bisa melakukannya. Sebabnya, bangunan itu belum berumur di atas 10 tahun. Sehingga tidak memenuhi ketentuan yang berlaku. Bangunan tanpa i zin itu dibangun pada 2018.

“Prosedur nya sudah kita lakukan dengan benar. Jadi kami sudah memberikan imbauan tapi tidak diindahkan. Kami selalu koordinasi dengan Pemkab untuk solusi terbaik,” ujar Bambang.

Sebelumnya, BPODT sudah menyalurkan dana kerohiman untuk pengganti tanaman tegakan kepada 204 orang di atas 255 bidang lahan. Total dana yang dikucurkan lebih dari Rp25 miliar.

Masing-masing pengelola lahan mendapat dana kerohiman dengan jumlah variatif. Disesuaikan dengan jumlah tanaman tegakan yang sudah dihitung tim terpadu bentukan Pemkab Toba. Dari total, 204 orang, sebanyak 185 orang sudah menerima dana kerohiman itu.

Sampai saat ini, BPODT belum menentukan kapan akan melakukan penertiban 28 bangunan tak berizin itu. Mereka masih berkoordinasi dengan pemerintah setempat ihwal solusi terbaiknya.

Bambang juga menjelaskan nantinya Toba Caldera Resort akan dibangun seperti di Nusa Dua Bali. Kawasan itu akan menjadi salah satu primadona destinasi di Toba.

Berbagai fasilitas akan dibangun di sana. Mulai dari hotel, MICE, rumah sakit dan lainnya.

“Kita akan melibatkan masyarakat setempat, untuk sama-sama meningkatkan kesejahteraan,” pungkasnya.

Pihaknya juga berkomitmen melakukan pengembangan di sejumlah desa di lahan otorita. Setelah ditetapkannya Danau Toba sebagai bagian dari UNESCO Global Geoprak (UGG), pemerintah pun terus menggenjot pembangunan di sana.(Rel/Diva Suwanda)