Headline

MK Tolak Gugatan Perkara Pilkada Kabupaten Taput, Palas dan Dairi

Jakarta-ORBIT: Mahkamah Konstitusi (MK) menolak 3 gugatan perkara perselisihan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) di Sumatera Utara. Ketiganya, diantaranya Pilkada Tapanuli Utara (Taput), Dairi dan Padang Lawas (Palas).

Untuk Pilkada Taput, gugatan diajukan pasangan calon Bupati Jonius Taripar Hutabarat – Frengki Simanjuntak (nomor urut 2) dan Chrismanto Tobing – Hotman Hutasoit (3) dengan tergugat Paslon Bupati Nomor urut 1 Nikson Nababan-Sarlandy Hutabarat.

Dalam gugatannya, pemohon menyatakan diduga sejumlah pelanggaran di Pilkada Taput. Pelanggaran terjadi soal penghitungan suara, pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan masif. Kemudian pelanggaran pencoblosan sebelum dan saat pencoblosan, daftar pemilih ganda dan penerbitan surat keterangan (Suket) secara tidak sah.

Kemudian ada gugatan soal alat peraga kampanye. Pasangan Nomor 1 (petahana melibatkan aparatur sipil negara dan politik uang secara terukur, sistematis dan masif).

“Mengadili dalam eksepsi, pemohon  tidak memiliki kedudukan untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara ke MK, maka permohonan haruslah ditolak atau tidak dapat diterima,” ujar Hakim Konstitusi, Aswanto, Kamis (9/8/2018).

Kemudian, gugatan lainnya dari Dairi oleh paslon Depriwanto Sitohang – Azwar Bintang menggugat Paslon Eddy Keleng Ate Berutu-Jimmy Lukita Sihombing.

Dalm putusan MK permohonan pemohonan yang diajukan Depriwanto-Azhar Bintang  tidak jelas atau kabur (obscuur libel). “Alasannya, Permohonan Pemohon tidak sesuai dengan Peraturan Mahkamah,” kata Aswanto.

Kemudian, untuk perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas permohonan H Tondi Roni Tua dan H Syarifuddin HSB, M.Si (Tondi-Syarifuddin) permohonan perihal penyampaian pelanggaran pilkada oleh pasangan Calon Nomor 2 H. Ali Sutan Harahap dan Drg. Ahmad Zamawi Pasaribu, Cht.

Disebutkan pemohon, penyelenggara pilkada yang tidak sempurna yang menyebabkan puluhan ribu pemilih tidak memilih.

“Mahkamah telah menyelenggarakan pemeriksaan pendahuluan terhadap permohonan tersebut melalui sidang panel pada tanggal 26 juli 2018 dan sesuai dengan pasal 27 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 5/2017), Panel Hakim melaksanakan Pemeriksaan Pendahuluan untuk memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan,” ujar Anwar Usman.

Kata dia, dalam Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada huruf c, meskipun Pemohon telah dipanggil secara sah dan patut melalui surat Panitera Mahkamah Konstitusi Nomor 105.65/PAN.MK/7/2018, bertanggal 24 Juli  2018, perihal Panggilan Sidang, Pemohon telah ternyata tidak hadir tanpa terlebih dahulu memberikan alasan yang sah.

Kemudian Kepaniteraan Mahkamah telah menghubungi Pemohon melalui telepon dan Pemohon menjawab tidak mendapatkan tiket pesawat sehingga tidak dapat menghadiri sidang. Padahal berdasarkan ketentuan Pasal 44 PMK 5/2017, Pemohon dapat mengikuti persidangan melalui pemeriksaan persidangan jarak jauh dengan menggunakan video conference.

Berdasarkan fakta tersebut, Mahkamah menilai Pemohon tidak menunjukkan kesungguhan untuk mengajukan permohonan a quo. Pasal 30 ayat (1) PMK 5/2017 menyatakan, ‘Dalam hal Pemohon dan/atau kuasa hukumnya tidak hadir dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada hari yang telah ditentukan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, Mahkamah menyatakan Permohonan gugur’.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat,

Manahan M P Sitompul, Maria Farida Indrati, Saldi Isra, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai anggota, pada hari Senin (6/8/2018) yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi, Kamis (9/8/2018). Or-10

Komentar Facebook
Tags

Artikel Terkait