Penggiat Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada berharap adanya perbaikan tata kelola di berbagai segmen terkait dengan tupoksi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI.
Kemudian, adanya regulasi tegas sehingga tidak dapat diintervensi oleh lembaga manapun karena tujuannya adalah untuk memaksimalkan penerimaan keuangan Negara.
“Harus ada tindakan yustisial berupa penetapan tersangka terhadap personil Bea dan Cukai. Langkah ini perlu didukung dan diapresiasi dalam rangka pembersihan personil dan terapi kejut penegakan hukum oleh Kejaksaan Agung”bebernya.
Kedepan, sambungnya perlunya kerjasama yang baik, antara Kementerian Keuangan dengan Aparat Penegak Hukum seperti Kejaksaan Agung dan Kepolisian RI dalam rangka tukar informasi atau data-data guna optimalisasi penerimaan keuangan Negara berjalan secara integrated.
Reporter : Toni Hutagalung
