Tercatat pada 2010 lalu, gunung berapi Sinabung mulai menunjukan aktifitasnya. Akibatnya, ribuah warga desa sekitar gunung itu terpaksa mengungsi meninggalkan desanya. Dan tidak berapa lama kemudian mereka kembali ke desanya menempati rumahnya masing-masing.
Namun tiga tahun kemudian, kembali terjadi erupsi yang cukup besar, sehingga mengakibatkan sejumlah desa di kawasan gunung Sinabung rusak parah. Dan melalui rekomendasi Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Gelogy (PVMBG) , tiga Desa harus direlokasi, yaitu Desa Sukameriah, Desa Simacem dan Desa Bakerah.
Sekarang ini status Gunung Sinabung masih berstatus Awas (Level IV). Dan berdasarkan laporan BPBD kabupaten Karo, saat ini status Pengungsi Sinabung sebanyak 2.117 KK, berasal dari 8 (delapan) desa, tapi sudah tidak berada di posko pengungsian karena telah ditangani
Hal itu dikatakan Bupati Karo Terkelin Brahmana SH didampingi Asisten 1 Pemerintahan Suang Karo Karo, Kalak BPBD Karo Ir Martin Sitepu, Nius abdi Ginting S.Hut Kasi BPBD Karo,dihadapan kepala BNPB letjen TNI Doni Monardo, Sestama Ir Dody Ruswandi, MSCE, di gedung Graha BNPB Jakarta Timur, kemarin.
“Bersamaan dengan itu, telah dilakukan Relokasi tahap I (pertama) di Siosar dengan 370 KK dibantu masing-masing satu unit rumah dan kepada 457 KK dibantu Lahan Usaha Tani (LUT), penanganannya sudah selesai. Sedangkan Relokasi Mandiri Tahap II tersebar di lokasi beberapa hamparan dengan 1.655 KK juga diberikan bantuan hunian masing-masing satu uniy rumah tempat tinggal dan kepada 1.679 KK diberikan lahan usaha tani, untuk penanganannya juga sudah selesai,” ungkap Terkelin.
Untuk Relokasi tahap III di Siosar belum dikerjakan masih tahap penanganan dengan jumlah 892 KK di berikan masing-masing satu unit rumah. Lokasi Perumahan Pada APL/Ex Agropolitan 1032 KK diberikan masing-masing Lahan Usaha Tani, Lokasi Lahan Usaha Tani Ex Hutan Produksi Siosar.
Selain itu, Kini Dana relokasi tahap III dari BNPB telah ditransfer ke RKUD Pemerintah Kabupaten Karo pada tanggal 27 Desember 2019 senilai 161.718. 413.929. Lahan usah tani sedang kita land clearing, jadi semuanya kita targetkan selesai tahun ini,” sebut Terkelin.
Di kesempatan itu Terkelin meminta keberadaan perwakilan BNPB di Kabupaten Karo Kolonel Inf Yufti Senjaya, kalau bisa diperpanjang, sebab sangat membantu Pemkab Karo dalam bekerja dan merasa nyaman dalam berkordinasi.
Sebab semakin cepat Pemkab Karo melaporkan situasi semisal ada masyarakat demo, komplain, meminta penjelasan keluhan terkait penanganan erupsi gunung Sinabung.
“Sebelumnya juga, kita tetap laporkan ke pihak BNPB, jika ada komplain masyarakat merasa tidak puas tapi akses berita tidak secepat sekarang ini,” ucapnya.
Sisi lain progres tahap pelaksanaan kedepan kami pihak BPBD Karo sudah selesai mematangkan Lahan Pertapakan Rumah, namun Pembangunan Rumah dan Fasilitas Umum (Fasum), fasilitas sosial (Fasus) dalam tahap perencanaan dan ditargetkan semua akan selesai Desember 2019.
Selanjutnya, Kepala BPBD Provinsi Sumut Riadil Akhir Lubis, menambahkan peran provinsi ada tim monitoring untuk Kabupaten Karo selalu berkordinasi dan bersinergi baik segi pengawasan dan penanganannya, misal pihak provinsi sudah ada membangun 24 sabo dam yang berfungsi menahan lahar dingin dan panas, memasang CCTV untuk memonitor disekitar gunung sinabung, mengadvokasi percepatan tahap III.
Riadil juga menyampaikan untuk tahap III ini, Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi sudah meninjau siosar dan telah menginstruksikan TNI untuk mencari sumber air bersih, sebelum relokasi tahap III dibangun, sebab itu sangat penting bagi kebutuhan, alhamdulillah sumber air sudah ditemukan dengan jarak 10 kilometer.
“Ini juga rencana pak Gubsu akan fasilitasi dan akan membangun sumber air ini untuk mengaliri ke rumah relokasi tahap III dengan dana propinsi Sumut,” kata Riadil.
Kepala BNPB Letjen TNI Doni Monardo menyampaikan, jika keberadaan Kolonel Inf Yufti Senjaya selaku perwakilan BNPB sangat membantu, saya harapkan segera penanganan relokasi tahap III selesaikan, jangan ditunda tunda lagi.
“Ada masalah catat dan laporkan agar kita bisa pecahkan bersama untuk mencari solusi, dan pasti kita tindaklanjuti itulah tujuan adanya perwakilan BNPB di Kabupaten Karo,’ ucap Doni Monardo.
Khusus untuk daerah zona merah, Doni menegaskan segera buatkan tanda dan patoknya agar orang takut masuk, semisal buatkan gambar tengkorak bahwa jika masuk bahaya mengancam keselamatan nyawa, ini dipasangkan di daerah masuk zona merah.
Hal senada dikatakan Deputi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Ir Harmensyah, Dipl, SE, MM, dengan mengulangi penekanan kepala BNPB, agar bupati Karo segera selesaikan relokasi tahap III, sebab dana sudah dikucurkan, jangan ditunda tunda, lebih cepat lebih bagus. Od-Dam
