Paska Penolakan Jenazah PDP di Desa Salit, Terkelin Gelar Rapat Evaluasi Covid-19

oleh -235 views
Bupati Karo Terkelin Brahmana bersama Dandim 0205/TK saat mengikuti rapat evaluasi percepatan penanganan Covid-19. (Foto/Daniel Manik)

TANAH KARO Paska penolakan warga penguburan jenazah PDP Covid-19 di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Desa Salit Kecamatan Tiga Panah, Bupati Karo Terkelin Brahmana SH MH gelar rapat Evaluasi Percepatan Penanganan Covid-19, Kamis (28/5/2020) sore, di Aula Kantor Bupati Karo Kabanjahe.

Hadir dalam rapat evaluasi itu, Ketua DPRD Karo Iriani Br Tarigan, Kapolres Tanah Karo AKBP Yustinus Setyo, Dandim 0205 /TK Letkol Inf Taufik Rizal Batubara, Kasidatun Kejari Karo , Moch. Taufik Yanuarsyah, Asisten 3 Mulianta Tarigan, Plh ketua Gugus Covid-19 Ir. Martin Sitepu dan sejumlah OPD.

Dalam pengantar rapat evaluasi, Bupati karo Terkelin Brahmana SH MH, selaku ketua Gugus Percepatan Penanganan Covid-19 menyampaikan sejumlah catatan untuk perbaikan dan pembenahan agar tidak terulang kejadian yang sepantasnya tidak terjadi. seperti penolakan pemakaman jenazah PDP, di desa Salit.

Dalam menyikapi “New normal” Terkelin mengaku menunggu surat dari pemerintah pusat, yang pasti pihak Pemkab Karo akan memformulasikan, “jika akan diterapkan, kita sudah siap,” katanya.

“Begitu juga, lokasi pemakaman TPU Didesa salit kita ambil hikmahnya, jadikan pembelajaran, tentu kedepan jangan lagi terulang, apalagi Pemkab Karo sudah menetapkan desa salit sebagai TPU dan penguburan khusus untuk menjalankan protokol kesehatan dalam menghadapi pandemi Covid-19,” ucap Terkelin.

“Pihak OPD terkait sudah ditugaskan dibantu dengan pihak polri/TNI dan pihak kecamatan akan melakukan sosialisasi kedaerah Salit, apabila ada lagi pasien yang meninggal disaat situasi Covid-19, tentu protokol kesehatan akan kita lakukan disana lagi,” harapnya.

Diksempatan itu, Dandim 0205 /TK Letkol Inf Taufik Batubara mengatakan, untuk bahan evaluasi kita semua, bahwa kita yang hadir ini adalah bagian dari tim Gugus Percepatan Penanganan Covid-19, “namun patut kita renungkan, apakah yang kita kerjakan selama ini murni sudah kategori cepat atau perlambatan,” sebutnya bertanya.

Menurutnya, masih perlambatan sebab masih banyak kekurangan disana sini yang tak jelas, “fakta dan realita kita lihat adanya penolakan pemakaman jenazah didesa salit, ini semua jelas OPD yang tergabung dalam tim Gugus tugas tidak maksimal bekerja, masih saling lempar tanggung jawab,” tegas wakil ketua 1 Gugus.

“Saya menyuarakan ini, bukan selaku Dandim, melainkan selaku wakil 1 Gugus Tugas sesuai nomenklatur, agar jangan salah paham dan menilai,” tandasnya.

“Sekedar evaluasi, tolong Plh Gugus Tugas apabila ada penerimaan bantuan dari pihak ketiga, maupun sudah disalurkan, agar diberitahukan transparan bagi saya selaku wakil 1 dan Kapolres wakil 2, ini juga dituntut kerjasamanya, jangan nanti ada masalah baru diberitahu,” pinta Taufik.

Hal senada, dikemukakan Kapolres Tanah Karo AKBP Yustinus Setyo Indriono SH, SIK, bahwa apa yang terjadi didesa Salit jangan kembali terulang, akibat OPD terkait belum membuat regulasi penetapan lahan desa salit sebagai lokasi TPU dan yang lainnya,” ujarnya.

Tentu pedoman kami selaku APH demikian, nah menurut Bupati kedepan SK Bupati sudah ada, maka kami selaku kepolisian mulai dari sekarang lakukan sosialisasi kepada masyarakat setempat oleh OPD terkait, kita siap membantu,” jelasnya.

“Namun demikian, tidak tertutup kemungkinan, untuk antisipasi terburuk, ada pasien meninggal, dan dimakamkan di desa salit kami pihak kepolisian sudah dapat menjalankan hukum, sebab SK penetapan sudah ada, jadi bagi siapa yang menghalangi, merintangi, menghambat penguburan sesuai protokol kesehatan, Polri akan bertindak tegas dan menjalankan koridor hukum,” tegas Yustinus.

“Konsekwensinya bagi pelaku, banyak pasal dalam kitab KUHP Dapat digunakan untuk menjeratnya, ada pasal 178,pasal 211,pasal 212, dan pasal 214 KUHP,” kata Kapolres

Disamping itu lebih spesifik lagi ada undang undang khusus, yaitu UU Karantina no 6 tahun 2018, UU wabah penyakit menular no 4 tahun 1984,” terangnya.

Semua itu, kembali kepada aturan yang ada, nah Polri akan bekerja sesuai SOP, untuk itu surat keputusan bupati sudah ada, kami akan menjalankan amanah undang undang, namun demikian, Yustinus mengharapkan peran serta masyarakat agar tidak bertindak diluar kewajaran dan norma hukum, “mari kita taat azas,Taat hukum ,taat aturan,” imbuhnya.

Ketua DPRD Karo Iriani Br Tarigan, menambahkan jangan ada lagi dusta OPD dengan pihak DPRD Karo selaku pengawasan dalam kebijakan pemda Karo.

Hal ini, tentu saya ingatkan , sejak awal sudah kita sepakati bersama dalam dengar pendapat yang digelar di ruang DPRD Karo terkait dana Refocusing, sebulan yang lalu, bahwa OPD menyampaikan TPU didesa salit dapat dijadikan penguburan jenazah Pasien Dalam Pengawasan (PDP) Covid-19,ternyata tidak bisa, “ini jelas kesalahan semua OPD terkait,” ujarnya.

Reporter : Daniel Manik