Pembersihan Lahan Usaha Tani Relokasi Tahap III Masih Terkendala Izin

oleh -432 views
Lokasi Hutan Siosar, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo.

Karo-ORBIT: Kepala Bidang (Kabid) Pengawasan Hutan Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Utara Mery Caroline Marpaung, Senin (3/9/2018) mengatakan, Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) untuk PT Siparanak Gabe Maduma (SGM) selaku pelaksana kegiatan penebang kayu di hutan pinus Siosar belum dikeluarkan.

Sehingga, kegiatan pembersihan/penebangan kayu untuk Lahan Usaha Tani (LUT) Relokasi Tahap III di hutan pinus Siosar, Kecamatan Merek, seluas 480 hektar belum bisa terlaksana.

“Kita sangat mendukung Program Percepatan yang di instruksikan Presiden Jokowi dalam penanganan korban erupsi Sinabung, terutama dalam penanganan Relokasi Tahap III. Untuk itu, kita sudah memerintahkan mereka (PT SGM-red) untuk segera melakukan pengukuran dan perhitungan tegakan kayu yang akan ditebang (cruising) dilahan yang sudah ditetapkan. Tapi hingga hari ini, belum ada laporan hasil cruising itu sama kami,” kata Mery.

Menurut Mery, pihaknya sudah dua kali mengirimkan surat ke PT Siparanak Gabe Maduma untuk meminta hasil cruising yang telah dilakukan, yaitu surat pertama tanggal 24 Juli 2018 dan surat susulan tanggal 21 Agustus 2018. Namun hingga saat ini surat tersebut belum dibalas, sehingga belum bisa dipastikan kapan IPK akan dikeluarkan.

Terpisah, Ketua Tim Pengendalian Monitoring dan Evaluasi yang telah dibentuk dan di SK-kan Bupati Karo pada Juli 2018 lalu, Ir Timotius Ginting mengatakan masih terus melakukan evaluasi terhadap perusahaan tersebut, untuk mengetahui sampai sejauh mana pelaksanaan cruising yang sudah dilakukan.

Dikatakannya, kemungkinan Senin, 3 September 2018 sudah selesai. “Kita tetap memantau perusahaan tersebut, sampai sejauh mana kinerja mereka. Dan saat ini memang masih dalam pemenuhan dan kelengkapan administrasi agar IPK-nya segera keluar, salah satunya penyelesaian cruising,” jelas Timotius.

Diterangkannya, pihaknya juga belum bisa melakukan tindakan tegas untuk menggantikan perusahaan tersebut, karena batas kesanggupan penebangan kayu yang telah disepakati sampai bulan Desember 2018. Ketika ditanya sampai kapan kira-kira pihaknya akan menunggu perusahaan tersebut akan bekerja, padahal sudah sejak Maret 2018 sudah dilakukan ferivikasi, dikatakannya belum dapat dipastikan. “Kami akan membicarakannya dengan tim dan akan menyampaikannya ke Bupati Karo,” ujarnya. Od-Vid/Bam