Pemkab Karo Rencanakan Bangun Pusat Daur Ulang Sampah dan Rumah Kompos

oleh -56 views
Ketua Fraksi PDIP saat menyerahkan dokumen pandangan umum fraksinya kepada Ketua DPRD Karo Iriani Br Tarigan disaksikan Bupati Karo Terkelin Brahmana.

TANAH KARO Menyusul Pandangan Umum Fraksi tentang nota pengantar executif atas penyampaian Ranperda tentang pedoman pemberian nama jalan dan fasilitas umum serta pemberian nomor bangunan dan Ranperda tentang pengelolaan sampah, DPRD Kabupaten Karo kembali menggelar paripurna untuk mendengar jawaban Bupati Karo atas pandangan umum Fraksi-fraksi diruang paripurna dewan, Selasa (14/7/2929).

Paripurna dewan yang dipimpin langsung Ketua DPRD Kab Karo Iriani Br Tarigan didampingi kedua wakilnya Sadarta Bukit dan Dafit Sitepu, dihadirii 24 anggota dewan, unsur Forkopimda dan para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dijajaran Pemkab Karo.
Mengawali jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi yang ada di DPRD Karo, Bupati Karo Terkelin Brahmana SH MH mengatakan sangat mengapresiasi atas Pandangan Umum fraksi yang ada di lembaga dewan.

“Terimakasih atas dukungan, masukan dan motivasi yang diberikan kepada Pemerintah Daerah untuk secara bersama-sama segera melakukan pembahasan dan mengesahkan Ranperda Kabupaten Karo terkait pedoman pemberian nama jalan, fasilitas umum dan pemberian nomor bangunan dan Ranperda tentang pengelolaan sampah,” ucap Terkelin Berahmana.

“Menyangkut pertanyaan tentang terobosan yang dilakukan Pemkab Karo guna mengurangi beban Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST), dan pengelolaan sampah dengan pengembangan teknologi. Pemkab Karo berencana membangun pusat daur ulang sampah dan rumah kompos . Untuk teknologinya akan dilakukan penelitian dan kajian lebih lanjut,” sebut Terkelin.

Selanjutnya, mengenai Ranperda tentang pedoman pemberian nama jalan, fasilitas umum dan pemberian nomor bangunan merupakan pedoman yang akan digunakan untuk memberikan kepastian hukum serta mempermudah masyarakat untuk memperoleh identitas jalan, fasilitas Umum dan bangunan serta mewujudkan tertib administrasi pemerintahan.

”Penyusunan Ranperda ini pada prinsipnya telah memperhatikan dan mempedomani Undang Undang nomor 20 tahun 2009 tentang gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan dan Undang Undang nomor 38 tahun 2004 tentang jalan serta PP nomor 43 tahun 1993 tentang prasarana dan lalu lintas dan akan dicantumkan dalam konsideran mengingat dalam draf Ranperda,” jelas Terkelin.

Baca juga : Paripurna DPRD Karo, Fraksi Golkar dan PDIP Sarankan Pengelolaan Sampah Ditingkatkan

Terkait tentang pengelolaan sampah, bahwa Ranperda ini merupakan salah satu bentuk usaha Pemda dalam melakukan pembinaan dan pengawasan serta pengendalian sampah yang ditimbulkan dari berbagai bentuk kegiatan dan usaha yang dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan.

”Konsep pengelolaan sampah secara komprehensif dan terpadu dari hulu sampai ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomis, sehat bagi masyarakat dan aman bagi lingkungan serta dapat mengubah perilaku masyarakat sehingga dengan ditetapkannya Ranperda ini tujuan yang diharapkan dapat terwujud,” kata Bupati.

Usai penyampaian jawaban eksekutif atas pandangan umum Fraksi-fraksi yang ada di DPRD Karo, selanjutnya paripurna dewan akan dilanjut dengan rapat gabungan komisi dan akan dilakukan penanda tanganan kesepakatan bersama antara DPRD Karo dengan Pemkab Karo.

Reporter : Daniel Manik