TANAH KARO – Dalam catatan sejarah keuangan, baru kali ini Pemerintah Kabupaten Karo meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK. Tentu prestasi ini dinilai berdasarkan mekanisme dan bukti hasil pemeriksaan keuangan yang diperoleh dari tim BPK Perwakilan Medan.
Hal itu dikatakan Kepala BPK Perwakilan Medan Eydu Oktain Panjaitan SE MM Ak CA CSFA, saat penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2019, Senin (29/6/2020) petang di jalan Iman Bonjol Medan.
Menurut Eydu Oktain Panjaitan, setidaknya ada empat indikator yang menjadi faktor penentu Pemerintah Daerah mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Pertama penentuan opini WTP harus didasarkan pada kesesuain dengan indikator pemeriksaan. Kedua, pengungkapan informasi di laporan keuangan harus jelas dan detail. Ketiga, keefektifan sistem pengendalian internal dan keempat, pelaksanaan anggaran harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
“Keempat keriteria itu, sudah cukup dan tepat, BPK Menilai bahwa Pemkab Karo masih dalam ambang batas kewajaran, sehingga diberikan opini WTP, ini merupakan suatu prestasi, sehingga untuk ditahun berikutnya, LKPD yang diterima itu dapat dipertahankan menjadi lebih baik tanpa ada catatan,” tandas Eydu.
Menyikapi perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), Bupati Karo Terkelin Brahmana SH MH mengatakan, ini sebuah prestasi yang luar biasa, karena saya tadi mendengar laporan, bahwa menurut catatan BPK, Pemerintah Kabupaten Karo belum pernah meraih WTP. Dalam catatan sejarah, baru pertama kali ini Pemkab Karo meraih Opini WTP Dari BPK.
“Prestasi ini bisa diraih, tentu atas kerjasama seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam mengelola keuangan, khususnya Dinas Inspektorart dalam melaksanakan tugas-tugasnya ditambah komunikasi yang baik dengan jajarannya,” sebutnya.
“Kedepannya Pemkab Karo akan lebih gigih lagi bekerja dalam pengelolaan penggunaan anggaran negara dengan mengurangi catatan ambang batas kewajaran dalam meraih opini,” ujar Terkelin
Sementara Ketua DPRD Karo Iriani Br Tarigan mengatakan, cukup bangga atas penilaian yang diberikan BPK kepada Pemkab Karo terkait LKPD Tahun Anggaran 2019 dengan predikat Opini WTP, berarti prestasinya naik satu tingkat dari prestasi sebelumnya Wajar Dengan Pengecualian (WDP) ke tingkat WTP.
Reporter : Daniel Manik
