Pemkab Teken MoU dengan Kejari Gayo Lues, Bupati: Harus Dimanfaatkan

oleh -308 views
Bupati Gayo Lues dan Kajari saat menunjukkan MoU yang diteken. ORBIT/Putra

Gayo Lues-ORBIT: Pemkab Gayo Lues, menandatangani naskah kesepakatan bersama, Memorandum of Understanding (MoU) tentang penanganan perkara bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (TUN) dengan Kejari Blangkejeren, kemarin.

Penandatangan MoU dilaksanakan di Oproom Setdakab Gayo Lue. Bertindak atas nama Pemkab adalah Bupati Gayo Lues H Muhammad Amru dan dari Kejari langsung dipimpin Kajari Agung Ardianto SH MH yang disaksikan pejabat di lingkungan setempat, wakil bupati, Sekda dan seluruh pimpinan dinas/badan, kantor.

Bupati H Muhammad Amru, dalam laporannya mengatakan, latarbelakang dilaksanakannya MoU karena Pemkab Gayo Lues sebagai penyelenggara pemerintah di daerah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya memungkinkan timbulnya perkara baik di dalam maupun di luar pengadilan sehingga perlu penanganan secara professional untuk meningkatkan kewibawaan penyelenggaraan pemerintah daerah.

Dikatakan bupati, MoU seperti ini sebelumnya juga pernah dilaksanakan, tentunya dengan bantuan hukum seperti ini harus dimanfaatkan, terutama bagi kalangan PNS, agar tidak ragu dalam mengambil kebijakan yang sesuai dengan aturan yang ada.

Dengan adanya MOU ini, sebut bupati, tentunya tidak ada lagi keraguan, dan bila ragu bisa bertanya kepada yang lebih paham tentang hukum. “Kemudian kalau kita masih saja ragu dan terjerat masalah hukum bisa berkonsultasi dengan pihak Kajari karena terkadang ada kesalahan yang tanpa sengaja terjadi,” tandas bupati.

Sementara Kajari Gayo Lues, Agung Ardianto, SH,MH, mengatakan, kejaksaan tidak hanya menangani perkara pidana saja tetapi juga dalam bidang perdata dan Tata Usaha Negara sebagaimana Undang-Undang nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI juga berdasarkan Peraturan Presiden  Nomor 38 tahun 2010 pasal 24 ayat 2  tentang Organsisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI.

Disebutkan, lingkup bidang perdata dan TUN meliputi penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain kepada negara atau pemerintah, meliputi lembaga/badan negara, lembaga/instansi pemerintah pusat dan daerah.

“Badan Usaha Milik Negara/Daerah di bidang perdata dan tata usaha negara untuk menyelamatkan, memulihkan kekayaan negara,menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara serta memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat,” jelas Agung. On-Put