Pemprovsu Diminta Tak Hilangkan 240 Ribu Lebih PBI BPJS Kesehatan di Sumut

oleh -91 views
Diskusi Dampak Kenaikan Tarif PBI Dalam P-APBD dan R-PAPBD 2021 di Hotel Madani Medan, Selasa (11/8/2020). (orbitdigitaldaily.com/HO)

MEDAN – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) dalam hal ini Dinas Kesehatan Sumut diminta untuk tidak menghapus 240.123 daftar Peserta Bebas Iuran (PBI) BPJS Kesehatan APBN Sumut.

Hal itu disampaikan Anggota Komisi E DPRD Sumut, Poarada Nababan pada diskusi Dampak Kenaikan Tarif PBI Dalam P-APBD dan R-PAPBD 2021 di Hotel Madani Medan, Selasa (11/8/2020).

Turut hadir dalam acara tersebut, pengamat anggaran Elfenda Ananda dan Direktur Eksekutif Suluh Muda Indonesia (SMI) Kristian Redison Simarmata.

“Sekitar 240 ribu yang drop out atau dihilangkan dari Pemprovsu atau sebesar 60 persen. Sementara, Keppres menaikkan biaya BPJS Kesehatan PBI dari Rp27 ribu jadi Rp 42 ribu, hampir 100 persen,” kata Poarada.

Dikatakannya, kenaikan bisa diterima tapi harusnya negara sanggup membiayai yang seperti ini.

Karena menurutnya tidak semua dibiayai negara seperti PNS dan swasta juga yang peserta BPJS Mandiri.

“Pandangan saya, tak perlu tapi ada aturan tegas. Pada RDP dengan Dinkes Sumut, saya sangat tidak setuju dengan biaya PBI ini dengan kondisi pandemi Covid-19 saat ini. Bukan makin perbaiki kesehatan tapi memperburuk,” tukasnya.

Jadi, ia berharap, Pemprovsu jangan drop out terhadap yang 60 persen PBI.

“Kami sudah usulkan anggaran kalau kurang bisa diambil dari yang lain. Anggaran yang diambil tahap pertama refocusing 500 miliar lebih dan sekarang refocus tahap kedua, senilai 1 triliun dengan dua termin. Harapan kita, digeser untuk PBI dengan total lost 240 ribu sekitar 30 miliar. Harusnya Pemprovsu tidak drop out PBI sehingga masyarakat tidak makin susah,” ucapnya.

Sementara, pengamat anggaran, Elfenda Ananda adanya Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945, Pasal 2 UU no.40 tahun 2004 dan UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 34 ayat (2). Juga, penyelenggaraan SJSN berlandaskab kepada hak asasi manusia dan hak konstitusional setiap orang.

Elfenda juga mengatakan, Dinkes Sumut menonaktifkan atau memutus sebanyak 240 ribu pemegang kartu PBI menyusul kenaikan iuran BPJS Kesehatan dari Rp23 ribu per orang menjadi Rp42 ribu.

Menurutnya, sebagai upaya mempengaruhi politik anggaran, upaya penting yang dilakukan antara lain memasukkan jaminan kesehatan menjadi prioritas dalam RKPD PAPBD tahun 2020 dan RKPD tahun 2021.

Karena itu cerminan politik anggaran pemerintah daerah terhadap keberpihakan layanan kesehatan masyarakat.

“Memastikan diakomodirnya anggaran akibat dari termuatnya jaminan kesehatan masyarakat dalam dokumen RKPD tersebut. Melakukan upaya konsultasi publik ke penentu kebijakan anggaran,” ujarnya.

Baik Poarada dan Elfenda sepakat, kiranya diperlukan komitmen Pemprovsu dan tidak menonaktifkan 240 ribu peserta PBI. Diperlukan verifikasi ulang peserta.

Sementara itu, Direktur Eksekutif SMI Kristian Redison Simarmata menambahkan, dalam situasi pandemi ini Pemprovsu harus melakukan verifikasi ulang terhadap peserta PBI. Sebab, tingkat kemiskinan akan semakin meningkat bahkan terjadi PHK.

Teks foto : Anggota Komisi E DPRD Sumut, Poarada Nababan pengamat anggaran Elfenda Ananda dan Direktur Eksekutif SMI Kristian Redison Simarmata saat diskusi Dampak Kenaikan Tarif Penerima Bantuan Iuran (PBI) Dalam P-APBD dan R-PAPBD 2021di Hotel Madani Medan, Selasa (11/8). (M IDRIS)