Penanganan Relokasi Tahap III Siosar, Gubsu Perintahkan Ada Gerak Cepat

Bupati Karo Terkelin Brahmana SH dan Kalak BPBD Karo paparkan penanganan pengungsi pascaerupsi Sinabung di kantor Gubernur Sumatera Utara. Ist

Kabanjahe-ORBIT: Pemerintah Kabupaten Karo berkomitmen laporkan progres pelaksanaan penanggulangan permasalahan  pengungsi, baik yang sudah direlokasi maupun non relokasi paska bencana erupsi Sinabaung kepada pemerintah Provinsi Sumatera Utara

Hal itu diungkapkan Kalak BPBD Ir Martin Sitepu saat akan menyampaikan paparan penanganan dan penanggulangan penbgungsi  paska Erupsi Sinabung kepada Gubernur Sumatera Utara, Selasa (12/3) siang di lantai 10 Kantor Gubernur Sumatera Utara Medan.

Hadir dalam paparan itu, Bupati Karo Terkelin Brahmana SH, tim Monev BNPB Kolonel Inf Yufti Senjaya, Dansatgas bencana Dandim 0205 /TK Letkol Inf Taufik Rizal SE, Kajari Karo Gloria Sinuhaji SH MH, Asisten 1 Pemerintahan Drs Suang Karo Karo, Kadis Pertanian Karo Sarjana Purba, Kabag Ren Polres Tanah Karo Kompol A. Sitepu, Ketua Pos Pengamatan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Gunung Sinabung, Armen Putra.

Mengawali paparan pogres, Bupati Karo Terkelin Brahmana SH melalui Kalak BPBD Martin Sitepu menuturkan, sejak Relokasi Mandiri I Siosar, Relokasi Mandiri II dan Relokasi Mandiri II lanjutan sudah dikerjakan sedangkan  Relokasi Tahap III Siosar belum dikerjakan.

“Semua yang sudah dikerjakan tahap I, Tahap II Mandiri dan Mandiri lanjutan diakui sudah siap, namun diakui masih ada sejumlah titik diantara tahap Relokasi ini, masih terkendala dan sudah kita carikan solusinya dalam penyelesaiannya,” ujar Martin

“Karena itu, kami BPBD Karo tetap akan selalu kordinasi dengan pihak BPBD Provsu Jika menemui masalah dalam setiap tahapan Relokasi yang sebagian sudah dikerjakan, namun terkait tahap III masih ada kendala dalam proses tender pengadaan barang dan jasa secara normal, karena akan memakan waktu relatif lama,” sebutnya.

Untuk kelancaran proses tender, pihaknya mohon supaya pendampingan mencari jalan keluar agar proses tender dalam menjalankan Relokasi Tahap III ini tidak memakan waktu yang lama, sesuai jadwal s dan rencana 2019 ini terselesaikan jika ada perlakuan khusus dalam pelelangan tender.

“Mengatasi keterlambatan ini, usulan kami agar dicari solusi jalan keluar untuk mempercepat penanganan Relokasi Tahap III,dengan cara Lex Specialis, agar sistem normal yang memakan waktu dapat  terpotong setelah adanya perlakuan khusus dalam proses tender pengadaan barang dan jasa untuk Tahap III dengan jumlah Dana 161 Miliyard,” ungkap Martin

Menyikapi harapan Kalak BPBD Karo Ir Martin Sitepu, Gubernur Sumatra Utara Edy Rahmayadi mengatakan,  terimakasih atas terselenggaranya tahapan Relokasi I dan Relokasi II mandiri serta Mandiri Lanjutan, walaupun ada sedikit permasalahan, itu wajar dan harus diselesaikan.

Masalah untuk Relokasi Tahap III sebagaimana yang disampaikan kalak BPBD Karo adanya hambatan proses lelang/tender pengadaan  barang dan jasa untuk penggunaan dana Rp161 miliar dari BNPB yang sudah dikucurkan ke kas Pemerintah kabupaten  Karo.

Apabila mengikuti alur proses secara normal pelelangannya akan membutuhkan waktu proses tender bagi penunjukan pemenangnya, sehingga di perhitungkan dalam waktu singkat ini akan berdampak kepada relokasi tahap ke III penyelesaiannya.

“Untuk mengantisipasi itu, saya perintahkan agar ada gerak cepat secara khusus, dalam arti minimal minggu depan BPBD Karo dan BPBD Propinsi sudah menghadap kepala  Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ( LKPP) di Jakarta, dengan tujuan mudah mudahan kepala LKPP memberikan lex

Dansatgas Bencana Erupsi Gunung Sinabung Dandim 0205/TK Letkol Inf Taufik Rizal SE mengatakan pada prinsipnya TNI mendukung penuh kebijakan pemda Karo, terlebih penanganan pasca Erupsi Gunung Sinabung terkoneksi ke program pusat BNPB.

“Apapun kebijakan dan langkah-langkah yang diputuskan pemerintah untuk pembangunan Relokasi Tahap III kita siap mengawal dan mengawasi sesuai peran dan tugas kita selaku Dansatgas,” pungkas Dandim. Od-23