Penyaluran BLT Diduga Tidak Tepat Sasaran, Warga Minta Bupati Deliserdang Evaluasi Kinerja Kadus, LPM dan BPD

oleh -295 views
Warga protes usai rapat penerima manfaat BLT DD 2020 di Aula Kantor Desa Helvetia, Senin(7/9/2020)

MEDAN | Sejak bergulirnya dana jaringan sosial tentang manfaat Bantuan Lansung Tunai (BLT) kepada masyarakat terdampak pandemi Covid-19. Sebanyak 270 Kepala Keluarga (KK) Warga Dusun IV dan VI Desa Helvetia Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deliserdang Sumatera Utara, belum menerima dana BLT Kementerian Sosial RI maupun BLT Dana Desa Tahun 2020.

Warga yang bermukim di lahan garapan (Greven) Dusun VI mengaku sejak Bulan Juli, Agustus hingga September 2020 diduga tidak terdata oleh Kementerian Sosial RI maupun Pemerintah Deliserdang.

Mirisnya, sangat disayangkan, warga terdampak pandemi Covid-19 sama sekali belum tersentuh bantuan pengaman jaringan sosial.

Tim Perjuangan Warga Desa Helvetia, Hulman Sinurat, SPd menuturkan Kepala Desa Helvetia sebelumnya berjanji akan menyalurkan Bantuan Sosial Tunai (BST) bersumber Dana Desa (DD) akan disalurkan kepada 270 KK tersebut. Namun, sampai saat masih mengambang.

“Penyaluran bantuan itu berdasarkan kuota per dusun, sesuai rapat bersama di Balai Panti Asuhan Greven (Garapan) guna menyatukan persepsi serta mencari solusi dan semua warga setuju. Akan tetapi kuota penerima ditentukan pihak desa. Itupun kami tetap berupaya merangkul kepala dusun lainnya agar adanya penambahan kuota bagi warga Dusun IV dan Dusun VI Greven,” ujar Hulman Sinurat kepada wartawan, Jumat (11/9/2020).

Selanjutnya, kata Hulman, 7 September 2020. Warga kembali melaksanakan rapat di Aula Kantor Desa Helvetia untuk mempertanyakan soal carut marut pendistribusian BLT dan Dana Desa terhadap warga Dusun IV.

“Hal itu menunjukan ketidakmampuan oknum Kadus IV dan oknum anggota BPD berinisial RS dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Sebab faktanya data penerima bantuan sembako dan dana BLT dari Pemerintah Pusat, Pemprov Sumut dan BLT Dana Desa Pemkab Deliserdang yang tumpang tindih,” kata Hulman.

Kemudian, sambungnya bahwa Alm Sugiarno Kepala Desa telah membuat proposal kepada beberapa perusahaan yang berada di Desa Helvetia agar memberikan bantuan sembako kepada warga sekitar yang terdampak Pandemi Covid-19.

Namun, kenyataanya, RS oknum anggota BPD tersebut malah membagi-bagikan bantuan sembako kepada warga tertentu sehingga terkesan tebang pilih. “Bantuan sembako yang berasal dari Perusahaan Aqua, diduga sistem penyalurannya tidak merata sehingga warga yang lain merasa diabaikan,”ujar Hulman.

Selain itu, lanjut Hulman, menilai bobroknya kinerja RS, sangat bertentangan dengan tugas dan fungsinya sesuai Peraturan Mendagri. Padahal oknum anggota BPD itu menyatakan dirinya merupakan Tim Relawan Covid Desa Helvetia.

“Sebagai Tim Relawan Covid tentu ada aturan dan tidak serta merta bertindak sesuka hati demi kepentingan kelompok. Kita juga telah sepakat menjalankan hasil rapat di Aula Kantor Desa Helvetia. Ada 9 warga tambahan penerima bantuan dengan syarat warga memiliki penyakit menahun sama sekali belum pernah menerima bantuan-bantuan dari pemerintah,” bebernya.

Anehnya, kata Hulman, RS bersama Ketua LPM dinilai kurang tanggap dengan persoalan yang dialami warga. Sebab, ada nama warga baru diluar data 9 warga sebelumnya. Aroma keberpihakan mengabaikan kesepakatan, kentara sekali. Hal itu juga terkuak saat rapat di rumah kepala dusun.

” 9 nama-nama warga yang telah diserahkan, ternyata mereka itu mengarahkan nama lain diluar 9 warga yang telah ditetapkan sebagai penerima bantuan dari pemerintah,”papar Hulman.

Selanjutnya, sebut Hulman Sinurat, meminta Bupati Deliserdang agar mencabut surat keputusan (SK) Ketua BPD Hary Handoko, Plt Kepala Desa Helvetia, Candra Yudistira Hasibuan, S.Sos, dan Kepala Dusun IV.

“Kami Tim Perjuangan Desa Helvetia meminta Bupati Deliserdang untuk mencabut SK anggota BPD berinisial RS dan Ketua LPM, PMH S. Sebab, saat ini banyak masyarakat telah resah dan merasa dirugikan dengan tugas dan fungsi mereka tidak sesuai,” tegasnya.

Sementara Plt Kades Helvetia, Candra Yudistira Hasibuan S.Sos mengatakan penetapan kuota penerima manfaat BLT DD 2020 sudah clear berdasarkan hasil rapat dusun. Karena telah ditetapkan jumlah kuota sebanyak 25 Kepala Keluarga yang mendapatkan bantuan baik dari bantuan sembako maupun BLT DD.

“Ada 7 warga sebelumnya telah menerima bantuan sembako sesuai kuota penerima manfaat BLT DD 2020. Artinya jumlah keluarga yang menerima bantuan tetap berjumlah 25 orang, hanya saja warga yang sudah terdata sebagai menerima BLT DD tidak boleh mendapat bantuan sembako dari Pemerintah Pusat, Provinsi Sumut dan Pemkab Deliserdang,” sebut Candra Yudistira Hasibuan usai rapat penerima manfaat BLT DD 2020 di Aula Kantor Desa Helvetia, Senin(7/9/2020).

Reporter : Toni Hutagalung