Relokasi Korban Erupsi Sinabung Tahap III di Siosar Terkendala Izin

oleh -860 views
Salah satu lokasi hutan Siosar.

Karo-ORBIT: Harapan pemerintah pusat agar Pemkab Karo serius dalam penanganan Relokasi Tahap III untuk beberapa desa korban erupsi Sinabung belum terwujud.

Salah satu kendalanya ada pada pelaksanaan pembersihan atau penebangan kayu di kawasan pinus hutan Siosar seluas 480 hektar.

Lahan itu, yang awalnya direncanakan untuk Lahan Usaha Tani (LUT) untuk warga Desa Sukanalu, Sigarang-garang, Dusun Lau Kawar, Desa Kutagugung, Kecamatan Namanteran dan desa Mardinding, Kecamatan Tiganderket belum berizin. Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) PT Siparanak Gabe Maduma (SGM) selaku pelaksana kegiatan masih dalam proses.

Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Pemprovsu belum mengeluarkan izin IPK karena Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) yang seharusnya disetorkan PT SGM sebesar 25 persen dari hasil perhitungan Laporan Hasil Timber Cruising (LHTC) lebih awal belum terealisasi.

“Padahal, LHTC sudah diserahkan PT SGM kepada Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi untuk penerbitan IPK agar penebangan dapat dilakukan,” ujar Kabid Penguasa Hutan, Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Sumut, Mery Carolin Marpaung saat dikonfirmasi wartawan melalui telepon selulernya.

Kata Mery lagi bahwa, pihaknya telah mempersiapkan konsep untuk penerbitan IPK PT SGM. Tinggal pemenuhan administrasi dan pembayaran PSDH sebesar 25 persen atau kurang lebih sekitar Rp2,5 miliar. “Kalau PSDH belum disetorkan lebih awal, pasti IPK belum dapat diterbitkan,” lanjut Mery.

Bupati Karo Terkelin Brahmana SH yang dikonfirmasi Orbit melalui Kepala BPBD Karo, Martin Sitepu terkait sejauh mana telah dilaksanakan Pemkab Karo dalam percepatan penanganan relokasi ke III di Siosar, terutama dalam penebangan kayu di lahan usaha tani (LUT), mengaku kurang dipahaminya. Alasan Martin Sitepu, urusan IPK untuk LUT bagi pengungsi relokasi ke III bukan pihaknya yang menangani.

Disinggung lagi tentang izin IPK kepada PT SGM untuk penebangan kayu di LUT, juga diakui Martin Sitepu tidak tahu. Sudah terbit atau belum. “Saya kurang tahu,” ujarnya.

Sementara informasi diperoleh wartawan dari sejumlah masyarakat tentang kawasan hutan menjadi LUT bagi pengungsi relokasi ke III terdiri dari 480 hektar sudah lama terjadi penebangan hutan. Bahkan dari luas 480 ha untuk kawasan LUT diperkirakan tinggal sekitar 150 hektar yang belum ditebang. Sementara izin IPK sampai saat ini belum terbit. Justru kondisi ini yang menjadi pertanyaan bagi masyarakat luas. Od-Vid/Bam