Sebelumnya Ditreskrimsus Kombes Roni Samtana SIK, lewat sambungan selulernya mengatakan kasus proyek Jalan Setia Budi sedang tahap penyelidikan.
“Sedang dilakukan penyelidikan bang,” kata Roni, mantan penyidik KPK RI, saat dikonfirmasi Orbitdigitaldaily.com, Kamis (9/7/2020) lalu.
Sementara, Direktur PT Pollung Karya Abadi Ir Henry Lumbangaol ketika dikonfirmasi lewat sambungan Whatsap 0812 6419 XXX, tidak berkomentar tanpa balasan.
Hal yang sama juga oleh Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Sumut melalui Kepala UPT Medan Heri saat dikonfirmasi lewat sambungan Whatsap 0852 9763 XXXX lebih memilih bungkam meski conterangan teks pesan terbaca.
Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Rakyat Anti Korupsi (LSM GERTAK) Hendra Hutagalung saat diminta tanggapannya, mendukung Polda Sumut mengungkap berbagai kasus dugaan tindak pidana korupsi di Sumatera Utara.
Sebab, menurutnya setiap proyek yang bersumber dari uang rakyat harus dipertanggung jawabkan oleh seluruh pihak yang terlibat. Dan Dinas yang terlibat harus terbuka kepada masyarakat.
Apalagi, katanya, masa pemeliharaan adalah jangka waktu kontrak yang ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak, dihitung sejak tanggal penyerahan pertama pekerjaan sampai tanggal penyerahan akhir pekerjaan.
“Pekerjaan itu harus selesai sebelum serah terima pertama (Provesional Hand Over) dari pihak penyedia jasa kepada pihak pengguna jasa. Barometer yang digunakan adalah hal – hal tertuang ditentukan pada kontrak kerja. Sebab kontrak kerja adalah dasar hukum perikatan antara dua belah pihak untuk melaksanakan pekerjaan. Untuk itu PPK sebagai pihak mewakili negara harus bertanggung jawab juga dalam setiap proyek bersumber uang rakyat,”katanya kepada Orbitdigitaldaily.com, Rabu (30/12/2020).
Reporter : Toni Hutagalung
