Sumatera Utara

Proyek Pipa Air Bersih di Desa Batukarang Tak Bermanfaat

Karo-ORBIT: Kritik dan sorotan pada sejumlah infrastruktur yang dibangun menggunakan Dana Desa (DD) dalam kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa di Desa Batukarang, Kecamatan Payung, Kabupaten Karo, mulai disoal warganya.

Salah satunya dalam kegiatan pembangunan sarana air bersih yaitu proyek Pipanisasi Air Bersih sepanjang 1.400 meter yang dialokasikan dari DD tahun 2017 sebesar Rp290.025.000,-

Proyek yang dikerjakan mulai September 2017 hingga Oktober 2017 ini, diduga tidak pernah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Desa Batukarang meski sudah selesai dikerjakan hampir setahun lalu.

Informasi dihimpun, pengerjaan proyek pipanisasi ini terkesan asal jadi dan dipaksakan, sehingga hasilnya pun tidak seperti yang diharapkan masyarakat. Sampai saat ini pipa tersebut tidak pernah difungsikan karena tidak pernah ada air yang mengaliri pipa.

“Saya bukan mencari kesalahan, cuma ini fakta. Sejak dibangun beberapa bulan lalu, pipa yang ditanam untuk saluran air bersih itu dibiarkan begitu saja dan airnya pun tak pernah jalan,” ungkap Tarigan (53) salah satu warga Desa Batukarang kepada Orbit, Jumat (10/8/2018).

Tarigan mengatakan, pembangunan sarana air bersih ini sangat diharapkan masyarakat, pasalnya beberapa tahun belakangan ini Desa Batukarang mengalami krisis air bersih. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Malem yang selama ini menjadi sumber/pemasok air bagi warga, sudah tidak berfungsi karena sumber mata airnya hancur dihantam lahar dingin Sinabung. Dia menyayangkan uang negara digelontorkan sampai ratusan juta, namun tak memberi manfaat bagi masyarakat.

Terpisah, Ketua Dewan Pimpinan Cabang Komite Eksekutif Badan Penelitian Aset Negara (BPAN) Lembaga Aliansi Indonesi (LAI) Kabupaten Karo Sarjana Ginting di Kabanjahe mengatakan, tidak berfungsinya proyek pipanisasi tersebut sudah pasti ada kesalahan baik dalam perencanaan maupun dalam pelaksanaan.

“Kalau ada kesalahan agar segera diperbaiki, agar masyarakat dapat merasakan manfaat dari dana desa itu. Gunakanlah dana desa sesuai aturan dan jangan kecewakan masyarakat,” tegas Sarjana.

Ditambahkannya, dana desa merupakan program pemerintah pusat yang ingin pembangunan dimulai dari desa. Sesuai MOU yang telah disepakati Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Mendagri Tjahjo Kumolo dan Kemendes PDTT Eko Sandjojo di Mabes Polri pada tanggal 20 Oktober 2017 lalu, maka anggota Polri yang menjabat sebagai Kapolsek diberi tanggung jawab mengawasi penggunaan dana desa.

“Untuk itu kita minta kepada pihak Kepolisian terutama Kapolsek setempat agar proaktif turut mengawasi penggunaan dana desa. Jika ada penyimpangan, agar diproses sesuai hukum yang berlaku dan memeriksa Kepala Desa selaku pengelola dana desa,” katanya. Od-Vid/Bam

Komentar Facebook
Tags

Artikel Terkait