TARUTUNG I Massa DPC Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Tapanuli Utara akhirnya mendatangi gedung wakil rakyat atas kelangkaan pupuk subsidi di Tapanuli Utara, Senin(28/3/2022).
Kedatangan tak sebatas unjuk gigi itu, GMNI menyinggung program lumbung pangan, turut disambut langsung Wakil Ketua DPRD Taput, Reguel Simanjuntak, Fatimah Hutabarat dan Ketua Komisi B Mangoloi Pardede serta sejumlah anggota dewan lainnya.
“Kami mahasiswa sudah sekarat atas kelangkaan pupuk subsidi di Tapanuli Utara. Petani sangat mengeluh dan orang tua kami tidak sanggup memenuhi kebutuhan kami,” teriak Frimus Nababan dalam orasinya.
Frimus Nababan merupakan Ketua DPC GMNI Tapanuli Utara melontarkan sejumlah tuntutan kritis terhadap lambannya penanganan Pemerintahan Nikson – Sarlandy dan sistem pengawasan legislatif DPRD Taput.
Pasalnya, ditengah koar – koar slogan Taput sebagai lumbung pangan di Sumatera Utara hingga mengangkat 41 tenaga PPL menjadi Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (P3K).
Selain itu, Frimus menilai ketidakseriusan instansi mengelola distribusi pupuk subsidi dan minimnya pemahaman Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) soal menyusun Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok(RDKK).
“Saat ini, petani menjerit meski terdaftar dalam RDKK. Namun pupuk yang diterima masyarakat tidak sesuai harapan. Tindak tegas oknum-oknum yang mengambil keuntungan dari pupuk subsidi” kata Frimus.
Menanggapi tuntutan GMNI, Mangoloi Pardede, Ketua komisi B DPRD Taput mengatakan 9 ton pupuk subsidi sudah diterima Provinsi Sumatera Utara dari kuota usulan 25 ton.
“Pada tanggal 23 november tahun 2021, kita sudah langsung ke Kementerian untuk menindak lanjuti masalah kebutuhan pupuk. Dari 25 juta ton yang kita ajukan namun realisasinya hanya 9 juta ton. Otomatis Pupuk bersudsidi agak langka,” kata Mangoloi.
Serapan Anggaran Minim
Terpisah, Politisi Partai Hanura Toni Togatorop SE MM berharap Gubernur Sumut mengambil sikap tegas atas kelalaian aparatur sehingga kondisi rakyat makin menderita.
“Copot saja para kadis yang tidak memperhatikan nasib rakyat. Pupuk sangat primer harus dipenuhi, kenapa tak dicari solusi dan alternatif untuk mendukung pertanian rakyat”ujar Toni kepada orbitdigitaldaily.com.
Mantan anggota DPRD Sumut itu menuturkan keresahan masyarakat petani menjerit, khususnya berpola tanaman strategis dan primer pangan.
Akibat tidak adanya sikap dan solusi serta langkah pengendalian pemerintah akan menjadi momok besar, terutama soal sayur mayur dan beras.
“Kemana Dinas Pertanian dan Perkebunan? kok diam saja. Jangan ada pembiaran berujung jeritan. Kalau tak mampu memangku jabatan silahkan mundur. Jangan buat rayat menderita” sebut Toni
