AcehHeadline

Sisa Dana Otsus 2017 Aceh Singkil Rp6,7 M Tak Jelas, LSM CKH: Diselipkan Kemana?

Singkil-ORBIT: Paripurna DPRK Aceh Singkil mengenai Rancangan Qanun tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil Tahun Anggaran 2017 telah selesai.

Sidang Rancangan Qanun tersebut juga sudah mulai selesai dievaluasi oleh Gubernur Aceh. Namun, belakangan muncul persoalan yang menjadi pertanyaan, ada terdapat sisa anggaran dana Otsus sebesar Rp6.764.639.154.

Menanggapi persoalan itu, Ketua LSM Central Hukum dan Keadilan (CHK) Kab. Aceh Singkil Razaliardi Manik kepada wartawan, Rabu (5/12/2017) mengungkapkan, sisa dana sebesar Rp6.764.639.154 ini seharusnya menjadi SiLPA tahun anggaran 2017 dan merupakan penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2018.

“Saya sudah menganalisa APBK Aceh Singkil Tahun Anggaran 2018, tidak ada SiLPA dari dana Otsus, yang ada hanya SiLPA bersumber dari dana DAK 2017. Mudah-mudahan saya tidak salah analisa,” ungkapnya, yang mengaku saat ini sedang mendalami kasus tersebut.

Dalam laporan pertanggungjawaban APBK termasuk di dalamnya realisasi fisik dan keuangan dana Otonomi Khusus (Otsus) Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp118 miliar.

Menurutnya, dari dana Otsus sebesar Rp118.138.819.332 itu yang terealisasi hanya sebesar Rp111.374.180.178 miliar. Lantas kemana sisa dana Otsus tersebut menguap, atau kemana diselipkan?

Sebab, dalam APBK Tahun Anggaran 2018 tidak terdapat SiLPA yang bersumber dari dana Otsus, tandasnya.

Dari data sementara yang berhasil dihimpun LSM CHK, diduga sisa dana Otsus tersebut dipergunakan untuk belanja aparatur di beberapa SKPK Aceh Singkil.

“Kami sedang menganalisis sisa dana tersebut, apakah terdapat penyalahgunaan anggaran atau tidak. Apakah penarikan anggaran dari sisa dana Otsus itu uraian kegiatannya maupun anggarannya terdapat dalam APBK Perubahan atau tidak,” terangnya.

Sambungnya, jika berpedoman dengan, peraturan pemerintah (PP)Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor. 81 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor. 9 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan TDBH MIGAS dan Dana OTSUS, “Besar kemungkin terdapat dugaan penyalahgunaan anggaran,” tandas Razaliardi. On-MH

Komentar Facebook

Artikel Terkait