Soal ASN Dilarang Hadiri Penyidikan Tanpa Izin Gubsu, Kapolda: Gak Datang ya Dijemput!

oleh -22.422 views
Kapolda Sumut Irjen Pol Agus Andrianto. (Istimewa)

Ada Ancaman Pidana

Kajatisu Fachruddin lantas menjawab surat edaran tersebut dengan mengirimkan surat balasan ke Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi tertanggal 9 Oktober 2019.

Dalam surat itu Kajatisu Fachruddin menegaskan surat edaran gubernur yang ditadatangani Sekda Provsu tersebut bisa menghambat percepatan penanganan perkara tindak pidana, baik korupsi baik pada tahap penyelidikan dan penyidikan.

Kondisi ini, menurut Kajatisu Fachruddin dapat dikategorikan sebagai perbuatan dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan terhadap para saksi dalam perkara korupsi.

Menurutnya, ada ancaman pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun dan atau denda paling sedikit Rp150 juta paling banyak Rp600 bagi siapa saja yang menghalangi jalannya proses hukum.

Fachrudin menerangkan aturan itu diamanatkan dalam pasal 21 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. (Diva Suwanda)