JAKARTA |
Ketua Umum PWI Pusat, Hendry Ch Bangun, menyoroti lemahnya komunikasi publik yang berpotensi membuat Presiden RI Prabowo Subianto tersandera isu-isu negatif.
Ia menekankan pentingnya peran Tim Komunikasi Presiden dalam mengelola opini publik agar tidak merugikan pemerintah.
“Presiden Prabowo harus dibantu, bukan malah dibebani persoalan yang seharusnya bisa diselesaikan para pembantunya,” ujar Hendry Ch Bangun, Jumat, (21/2/2025) di Jakarta.
Menurut Hendry, isu-isu seperti tagar #IndonesiaGelap, #KaburDulu, Danantara, polemik penahanan Hasto Kristiyanto, hingga penolakan retreat dari kepala daerah kader PDIP seharusnya bisa dikelola dengan baik.
Sebab, jika dibiarkan tanpa strategi komunikasi yang solid, hal ini dapat mengganggu fokus pemerintahan dalam menjalankan program kerja yang bermanfaat bagi rakyat.
Saat ini, sambung Hendry, pemerintah tengah berupaya mencapai kemandirian nasional, termasuk mengurangi ketergantungan impor beras dan memperluas lahan pangan.
Oleh karena itu, Ketua PWI Pusat mempertanyakan peran kantor komunikasi Presiden dan juga Kementerian Komunikasi dan Digital dalam menangani berita negatif yang berkembang di masyarakat.
“Di mana peran Komunikasi Digital (Komdigi), khususnya Ditjen Komunikasi Publik dan Media? Ini bukan tugas Menteri atau anggota DPR untuk mengelola opini publik. Mereka adalah pihak teknis dan penyelenggara. Harus ada tim yang bertanggung jawab mengkomunikasikan program pemerintah dan menjaga citra pemerintahan,” sebutnya.
Hendry juga menegaskan, komunikasi publik yang lemah dapat menciptakan ketidakjelasan di masyarakat.
“Jika tidak segera diperbaiki, pemerintah bisa terus-menerus berada dalam posisi defensif menghadapi narasi negatif yang merugikan,” ujar Ketua PWI Pusat. (Rilis/WOM-02)
