HeadlineMedan

Soal Proyek PSDA Rp1,7 M, Lukman dan Sekdis Tak Perlu Bela Diri

Medan-ORBIT: Beberapa hari belakangan Dinas Sumber Daya Air dan Cipta Karya terus dirundung masalah.

Dinas yang dipimpin Lukmanul Hakim dan Sekretaris Indra Sakti itu ditemukan dewan ada proyek bermasalah untuk rehabilitasi/perbaikan dan peningkatan infrastruktur tanggul sepanjang 1600 tepatnya di Sisir Gunting.

Temuan dewan di lapangan, proyek amburadul. Meski demikian, inisiatif Lukman dan Indra Sakti untuk memperbaikinya tidak ada. Parahnya lagi mereka saling menyalahkan dan lempar tanggung jawab. Indra misalnya dia menuding itu sepenuhnya adalah tanggung jawab KUPT.

“Saya prihatin dengan sikap SDA dan Cipta Karya yang terkesan saling lempar tanggung jawab. Ada yang bilang itu tanggung jawab KUPT ada, jadi yang mana benar,” kata Sekretaris Fraksi Golkar, Muchrid Nasution, Rabu (11/7) di Medan.

Anggota dewan Dapil Deliserdang-Tebingtinggi dan Sergai mengatakan sikap yang dipertontonkan mereka itu tidak benar. Kata dia, seharusnya mereka berusaha memperbaikinya bukan malah uring-uringan. “Kita tentu prihatin. Saya berharap persoalan ini segera dituntaskan,” katanya.

Dia juga meminta Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara untuk mengusutnya. Sebab proyek tersebut banyak bermasalah.

“Saya berharap Lukman, Indra Sakti dan KUPTnya harus dipanggil dan diperiksa. Merekalah yang bertanggung jawab,” pintanya.

Ditanya apakah ada niat anggota dewan untuk memanggil Lukman, mantan ketua KNPI Medan itu mengatakan tidak perlu. Sebab beberapa kali sudah diingatkan dewan agar melakukan pekerjaan itu dengan baik, namun tetap saja tidak dijalankan.

“Biarkanlah mereka diperiksa Kejatisu. Biarkanlah mereka mempertanggungjawabkan apa yang mereka perbuat,” katanya.

Sebelumnya Sekdis SDA dan Cipta Karya, Indra Sakti mengatakan pekerjaan rehabilitasi/perbaikan dan peningkatan infrastruktur tanggul sepanjang 1600 Meter adalah ranahnya Kepala Unit Pelaksana Teknis Sinar irwansyah sebagai penanggungjawab penuh terhadap pengguna anggaran.

“Jika sudah ada masyarakat yang keberatan dengan proyek amburadul tersebut maka, Kepala UPT akan kami panggil untuk melakukan klarifikasi. Secara prosedur kami tidak bisa melakukan audit pekerjaan itu. Karena ada pihak APIP dan Inspektorat Sumut yang melakukan audit,” ujarnya kepada Orbitdigitaldaily.com, di ruangannya, Selasa(10/7)

Namun saat disinggung dasar kuasa pengguna anggaran (KPA) menyetujui nilai pembayaran berdasarkan mutual check seperti yang di ajukan CV. APC, Rp. 1.066.621.353,61.dan  Berita Acara Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak (PPKA)  nomor :11/MC-Akhir/SDA-BP/2017.tanggal 19 Desember 2017.

“Bukan kewenangan saya menjawab itu, KPA yang seharusnya bisa menjawab,bagaimana cara teknisnya atau TP4D dari Kejatisu,karena  proyek itu termasuk pengawasan TP4D, “ungkapnya menjelaskan keterbatasan wewenangnya.

Sejauh belum ada temuan kerugian anggaran sambung Indra, maka pihaknya tidak bisa berbuat lebih jauh.meski pekerjaan itu sudah melibatkan Tim TP4D Kejatisu

“Bila proyek itu sudah temuan ada kerugian sesuai audit BPK, maka kami bisa lanjutkan ke pihak TP4D Kejatisu untuk penegakan hukum,” imbuh Indra. Or-10

Komentar Facebook

Artikel Terkait