HeadlineHukum & Kriminal

Suap Gatot Pujo Nugroho, 7 Anggota DPRD Sumut Ini Didakwa Terima Rp4 M

Mantan anggota DPRD Sumut Helmiati, Muslim Simbolon, Sonny Firdaus, Arifin Nainggolan, Mustofawiyah, Sofar Siburian, dan Analisman Zalukhu akhirnya duduk di kursi pesakitan Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (28/11/2018).

Ketujuh mantan wakil rakyat itu duduk di kursi pesakitan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya lantaran menerima suap dari mantan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam dakwaannya menyebut, Helmiati menerima suap sebesar Rp495 juta, Muslim sebesar Rp615 juta, Sonny sebesar Rp495 juta. Kemudian Arifin sebesar Rp560 juta, Mustofawiyah dan Sofar masing-masing sebesar Rp480 juta serta Analisman sebesar Rp970 juta.

“Melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubunganya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut, menerima hadiah atau janji,” kata jaksa penuntut umum, Rabu (28/11/2018).

Pemberian uang kepada Helmi, Muslim dan Sonny diduga untuk melancarkan pengesahan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Pemprov (LPJP) Anggaran Pendapatan Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2012, pengesahan Perubahan APBD Sumut Tahun Anggaran 2013.

Selain itu terkait dengan pengesahan APBD Pemprov Sumut Tahun Anggaran 2014, pengesahan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014, pengesahan APBD Pemprov Sumut Tahun Anggaran 2015 dan penolakan hak interpelasi pada 2015, dilansir CNNIndonesia.

Sementara uang kepada Arifin, Mustofawiyah, Sofar dan Analisman diduga untuk memperlancar LPJP APBD Tahun Anggaran 2012, P-APBD Provinsi Sumut Tahun Anggaran 2013, serta pengesahan APBD Provinsi Sumut Tahun Anggaran 2014 dan 2015.

Jaksa KPK mengatakan uang dari Gatot itu diserahkan beberapa tahap dan melalui beberapa orang.

Ketujuh anggota DPRD Sumut itu disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

 

 

 

Komentar Facebook

Artikel Terkait